comscore

DPR: Pengesahan RUU TPKS Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini

Antara - 07 April 2022 13:11 WIB
DPR: Pengesahan RUU TPKS Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini
Ketua DPR Puan Maharani. MI/Susanto
Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) disebut menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022. Apalagi, korban kekerasan seksual lebih banyak menyasar perempuan.

"Secara khusus, pengesahan RUU TPKS akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini, mengingat banyak korban kekerasan seksual berasal dari kalangan perempuan," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 April 2022.
RUU TPKS akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR usai Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat pertama. "RUU TPKS akan dibawa ke pembicaraan tingkat kedua untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Selangkah lagi, buah dari perjuangan panjang ini akan terealisasi," kata Puan.

Puan mengatakan RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak. RUU TPKS bahkan disebut bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.

"Ini adalah hasil kerja keras semua elemen bangsa yang pantang menyerah memperjuangkan RUU TPKS. Teman-teman aktivis dari berbagai kalangan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pastinya seluruh lapisan masyarakat Indonesia," ucap Puan.

Puan mengatakan pengesahan RUU TPKS merupakan bentuk komitmen bersama antara DPR dan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban-korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan. Puan mengakui ikut mengawal RUU TPKS sejak masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Baca: Segera Disahkan, RUU TPKS Ikhtiar Menghargai Perempuan dan Anak

Dia berterima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi memperjuangkan RUU TPKS hingga titik akhir. Puan menyebut kehadiran UU TPKS menjadi wujud keberpihakan negara dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual.

"Saya sadari pembahasan RUU TPKS diwarnai banyak dinamika sejak awal diusulkan pada tahun 2016. Pencapaian ini adalah keberhasilan seluruh bangsa Indonesia," ujarnya.

Selain itu, UU TPKS menjadi instrumen bagi negara dalam menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Termasuk, melaksanakan penegakan hukum.

"UU TPKS akan menjadi payung hukum untuk merehabilitasi pelaku serta sebagai jaminan agar kekerasan seksual tidak kembali berulang dan yang pasti sebagai pegangan dalam mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual," kata Puan.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id