UU Ciptaker Dianggap Belum Menjawab Hambatan Berinvestasi

    Theofilus Ifan Sucipto - 07 Oktober 2020 08:17 WIB
    UU Ciptaker Dianggap Belum Menjawab Hambatan Berinvestasi
    Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR/Fadli Zon/Antara/Fikri Yusuf
    Jakarta: Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) belum menjadi solusi mendatangkan investasi. Beleid sapu jagat itu dianggap tidak menjawab substansi terkait hambatan investasi.

    “Kalau tujuannya untuk mendatangkan investasi, apa yang jadi hambatan investasi dengan apa yang dirancang oleh omnibus law ini sama sekali tak sinkron,” kata Fadli dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Dia mengutip data World Economic Forum (WEF) terkait kendala utama berinvestasi di Indonesia. Hambatan pemodalan yakni korupsi, birokrasi berbelit, kebijakan yang tidak stabil, serta regulasi perpajakan. Sementara itu, UU Ciptaker malah menyasar isu ketenagakerjaan.

    “Antara diagnosis dengan resepnya sejak awal sudah tidak nyambung,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

    Fadli menyayangkan sejumlah poin yang dianggap merugikan buruh. Misalnya pemberian pesangon kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Awalnya, pesangon ditetapkan setara dengan gaji selama 32 bulan, namun turun menjadi 25 bulan upah.

    “Alih-alih meningkatkan kesejahteraan buruh, omnibus law ini belum apa-apa sudah akan menurunkan kesejahteraan mereka,” tutur dia.

    Baca: UU Ciptaker Diyakini Bantu Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

    Pembentukan UU Ciptaker, kata Fadli, sejatinya berangkat dari niat baik. Sayangnya, pembahasan tidak dilakukan di waktu yang tepat dan tidak melihat kondisi global.

    Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu menyebut seharusnya pemerintah lebih dulu fokus menangani pandemi virus korona (covid-19). Apalagi kasus harian masih terus bertambah dan tenaga kesehatan semakin kelelahan.

    “Angka-angka ini tentu saja tak bisa disepelekan. Artinya, ada hal lain yang jauh lebih serius untuk ditangani dibanding omnibus law,” ucap Fadli.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id