Presiden Diminta Cabut Surpres Pembahasan RUU Ciptaker

    Kautsar Widya Prabowo - 04 Mei 2020 05:34 WIB
    Presiden Diminta Cabut Surpres Pembahasan RUU Ciptaker
    Presiden Joko Widodo. MI/Ramdani
    Jakarta: Tim Advokasi untuk Demokrasi mendesak Presiden Joko Widodo mencabut surat presiden (supres) terkait Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang disampaikan ke DPR. Supres tersebut dituding cacat hukum.

    Tim  hukum Advokasi untuk Demokrasi, Arif Maulana, telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait supres RUU Ciptaker, pada Kamis, 30 April 2020. Pembahasan RUU Ciptaker DPR selayaknya harus dihentikan.

    "Dengan membuktikan supres bertentangan dan menabrak perundang-undangan, tidak memperhatikan asas kehati-hatian, asas kemanfaatan dan sebagainya, supres bisa dibatalkan PTUN," ujar Arif dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, 3 Mei 2020.

    Arif menambahkan, organisasi dan masyarakat terdampak RUU Ciptaker tidak dilibatkan dalam proses perencanaan hingga penyusunan. Pada 12 Februari 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan supres untuk melanjutkan tahapan pembahasan RUU Ciptaker di DPR.

    "Kalau dilanjutkan terus bisa sampai pengesahan dan juga pengundangan. Ini yang ingin kita cegah," tuturnya.

    RUU Ciptaker mengabaikan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintahan Jokowi dinilai tidak menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id