Perpres TNI Berantas Teroris Tak Urgen di Masa Pandemi

    Medcom - 28 Mei 2020 17:04 WIB
    Perpres TNI Berantas Teroris Tak Urgen di Masa Pandemi
    Ilustrasi/Medcom.id
    Jakarta: Rancangan peraturan presiden (perpres) tentang tugas TNI ikut memberantas terorisme diminta dikesampingkan di masa pandemi virus korona (covid-19). Selain tak urgen, perpres itu disebut rentan menjadikan TNI justru sebagai aktor pelanggar hak asasi manusia (HAM).

    "Isu terorisme sedang menurun, terlebih pascawabah virus covid-19 ini. Jadi, tidak signifikan lagi untuk diperebutkan lagi kewenangannya oleh aparat bersenjata," kata pengajar di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Otto Nur Abdullah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Mei 2020.

    Rancangan perpres ini sudah diserahkan pemerintah ke DPR pada 4 Mei lalu. Selanjutnya, DPR akan memberikan pertimbangan merujuk aturan di atasnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Setelah itu, baru diputuskan apakah perpres diterima, ditolak, atau dikembalikan.

    Jika disahkan, lanjut Otto, akan bahaya karena bisa digunakan untuk menghadapi kebangkitan politik identitas. "Berbahaya dalam arti bisa menempatkan kembali TNI sebagai aktor potensial pelanggar HAM seperti pada periode politik rezim otoritarian," kata dia.

    Pascareformasi, kata Otto, berdasarkan data pengaduan yang dirilis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), posisi aktor potensial itu sudah beralih ke Polri. 

    "Perhatikan saja saat Pilpres 2019. Praktis TNI tidak dijadikan aktor potensial, melainkan hanya Polri. Baik presiden maupun DPR pantas dicurigai. Ada skenario politik apa ke depan sehingga ingin meletakkan TNI di posisi aktor potensial pelanggar HAM kembali?" kata Otto.

    Sebelumnya, sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat menolak rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI ikut memberantas terorisme. Penolakan ini disikapi dengan penandatanganan 'petisi bersama masyarakat sipil menolak rancangan perpres'.
     
    "Rancangan perpres itu berpotensi mengganggu criminal justice system (sistem peradilan pidana) serta mengancam HAM (hak asasi manusia) dan demokrasi," kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara petisi, Al Araf, Rabu, 27 Mei 2020.

    Baca: Sejumlah Aktivis Teken Petisi Tolak Perpres TNI Tangani Teroris

    Petisi ini ditandatangani sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat. Antara lain, Al Araf, Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Najib Azca, dan Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas'oed.

    Petisi juga ditandatangani oleh guru besar Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, aktivis Usman Hamid, dan dosen Universitas Paramadina Phil Shiskha Prabawaningtyas.




    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id