Pembahasan DIM Koperasi dan Riset RUU Ciptaker Ditunda

    Anggi Tondi Martaon - 03 Juni 2020 13:50 WIB
    Pembahasan DIM Koperasi dan Riset RUU Ciptaker Ditunda
    Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina
    Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) menunda pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) koperasi dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang jadi landasan penyusunan DIM dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Pembahasan DIM nomor 130 sampai 148 tentang Koperasi kita tunda," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat virtual panitia kerja (Panja) Baleg di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.

    Penundaan pembahasan diajukan fraksi PPP, PDIP, NasDem, PAN, dan perwakilan DPD.
    Supratman meminta setiap fraksi memperdalam DIM koperasi pada RUU Ciptaker. Jangan sampai aturan ketentuan yang sudah dibuat dan disahkan kembali dianulir oleh MK.

    "Silahkan didalami tapi ini akan kita lanjutkan pada saat pembahasan yang akan datang," ungkap dia.

    Baca: NasDem Minta Pemerintah Cabut Klaster Ketenagakerjaan RUU Ciptaker

    Politikus Partai Gerindra itu menyebut DIM inovasi dan riset juga ditunda. Fraksi diminta untuk memperkaya ketentuan sektor inovasi dan riset karena hanya memuat satu pasal dalam RUU Ciptaker.

    "Kita beri kesempatan kepada teman-teman PDIP Perjuangan dan maupun fraksi yang lain nanti untuk mengusulkan tambahan DIM baru," ujar dia.

    Baca: Pemerintah Harus Benahi Regulasi Demi Dilirik Investor

    Usulan penambahan DIM inovasi dan riset disampaikan anggota Panja RUU Ciptaker dari fraksi PDIP, Andreas Eddy Soesetyo. Andreas menilai aturan inovasi dan riset dalam RUU Ciptaker tak komprehensif.

    "Jangan sampai nanti pembahasan riset dan inovasi ini sebagai pemanis aja atau katakanlah sebagai aksesoris padahal bayangkan riset inovasi yang begitu penting," kata Andreas.

    Dia meminta agar sektor riset dan inovasi dibahas lebih mendalam. Sebab, inovasi dan riset sangat dibutuhkan membangun ekonomi Indonesia pada masa akan datang.

    "Jadi kalau cuma hanya membawa satu pasal ini adalah sangat tidak tepat," ujar dia.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id