Pemda Tak Bisa Sembarangan Mengajukan PSBB

    Nur Azizah - 09 April 2020 13:32 WIB
    Pemda Tak Bisa Sembarangan Mengajukan PSBB
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah (pemda) tidak bisa asal mengajukan penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pengajuan PSBB harus mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan.
     
    "Bagi pemda yang juga ingin memberlakukan PSBB, mekanisme yang pertama sebelum mengajukan kepada pemerintah adalah melihat jumlah kasus dan angka kematian," kata pelaksana tugas Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Kamis, 9 April 2020.

    Sejauh ini, terang dia, baru DKI Jakarta yang disetujui menerapkan PSBB dari banyak daerah yang mengajukan. Safrizal mengatakan pemda juga perlu harus melihat penyebaran korona di wilayah lain yang terkoneksi dengan daerahnya. Data pendukung lainnya perlu disiapkan, seperti data peningkatan kasus, untuk memperkuat pengajuan PSBB.

    "Data kasus menurut waktu dan kurva epidemiologi. Ini membutuhkan kajian dari pemerintahan daerah termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut urutan waktu. Jadi, bisa dihitung kecepatan penyebarannya," jelas dia.

    Baca: Banjarmasin Usulkan PSBB

    Pemda juga harus memiliki data kejadian transmisi lokal. Lalu, hasil tracing yang menyatakan ada penularan dari generasi kedua dan ketiga.

    "Data ini disiapkan dengan baik sebagai bahan pertimbangan. Dia samping itu, daerah juga harus menghitung kesiapan-kesiapan, di antaranya adalah pemda harus menghitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar," terang Safrizal.

    Dia mengatakan PSBB bisa menyulitkan masyarakat dalam mencari nafkah. Sebab, ruang gerak masyarakat akan terbatas. Masyarakat baru keluar rumah bila ada sesuatu hal yang sangat penting.

    "Oleh karenanya, pemda harus menghitung ketersediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat agar kehidupan sosial dapat berjalan dengan lancar," kata dia.

    Pemda juga harus menghitung kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang dimiliki. Termasuk ketersediaan ruang isolasi, tempat tidur, dan alat-alat kesehatan lain seperti alat pelindung diri.

    "Kemudian, daerah harus menghitung anggaran karena sudah ada instruksi untuk realokasi," ujar Safrizal.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id