PKS Ngotot Pansus Jiwasraya Dibentuk

    Candra Yuri Nuralam - 10 Februari 2020 16:19 WIB
    PKS Ngotot Pansus Jiwasraya Dibentuk
    Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan menyerah untuk meloloskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. PKS akan mendesak pimpinan DPR agar pembentukan Pansus Jiwasraya dibahas dalam rapat pimpinan yang akan datang.

    "Kita akan terus desak pimpinan untuk menjalankan proses penetapan Pansus," kata Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada Medcom.id, Senin, 10 Februari 2020.

    Mardani mengatakan PKS akan menggencarkan lobi politik ke pimpinan DPR dan fraksi lain untuk melancarkan proses pembentukan pansus. "Tugas pimpinan DPR membawa itu ke paripurna," ujar Mardani.

    Fraksi PKS dan Partai Demokrat mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya. Dokumen usulan pembentukan pansus diserahkan kedua fraksi kepada Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. 

    Usulan pansus angket ini bergulir di tengah terbentuknya panitia kerja (panja) Jiwasraya. Tiga komisi, yaitu III, VI, dan XI, sudah lebih dulu membentuk panja menyikapi polemik perusahaan asuransi pelat merah itu. Pembentukan pansus dan hak angket diatur terpisah dalam Pasal 93 hingga Pasal 97 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

    PKS Ngotot Pansus Jiwasraya Dibentuk
    Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

    Anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron berharap pembentukan pansus hak angket dapat mengungkap secara tuntas kasus yang merugikan negara Rp13,7 triliun itu. Sebanyak 54 anggota fraksi Demokrat disebut sepakat membentuk pansus Jiwasraya.
     
    "Supaya kasus Jiwasraya ini terkoordinasi dan tuntas. Logikanya sudah ada tiga panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk Pansus," ujar Herman.

    Sementara itu, Azis menyebut proses pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya sangat panjang. Dia tak menjamin proses pembentukan pansus berjalan mulus.

    Usulan pembentukan pansus sudah diterima Sekretariat Jenderal DPR dan akan diproses secara administrasi. Materi usulan itu akan diagendakan dan dirapatkan di Rapat Pimpinan untuk diputuskan di dalam Badan Musyawarah DPR.

    Setelah itu, usulan akan dibacakan di dalam Rapat Paripurna DPR sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. “Jadi belum ada jaminan akan dibacakan dalam forum Rapat Paripurna terdekat,” kata Azis.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id