Pembebasan Napi saat Korona Dinilai Tak Tepat

    Medcom - 07 April 2020 13:04 WIB
    Pembebasan Napi saat Korona Dinilai Tak Tepat
    Ketua Harian Gema MKGR Raden Rahmat Bastian. Dok Istimewa
    Jakarta: Pembebasan narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran virus korona (covid-19) dinilai kurang tepat. Kebijakan tersebut dianggap tidak adil bagi prinsip kepastian hukum dan negara, serta majelis hakim yang memberikan vonis.

    "Ada kondisi khusus yang menghalangi dan membatasi hak para napi akibat UU yang lebih awal dan lebih khusus?lex specialis derogat lex generalis),” kata Ketua Harian Gema MKGR Raden Rahmat Bastian SH di Jakarta, Selasa, 7 April 2020.

    Bahkan, pembatasan dan penghalangan hak para napi terbit dalam bentuk peraturan lebih awal yakni UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU Pemasyarakatan, serta kedudukan aturan itu lebih tinggi dibandingkan Permen.

    “Lagipula dalam LP ada fungsi medis yang bisa mencegah penularan dengan gerakan pemakaian masker dan rajin cuci tangan dengan sabun sehingga dikhawatirkan timbul gugatan ke MK terhadap Permen," ucap dia.

    Baca: Pembebasan 30 Ribu Napi Diklaim Hemat Anggaran Rp260 Miliar
     
    Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya membantah ingin membebaskan napi koruptor lewat penerbitan peraturan Menteri Hukum dan HAM 10 Tahun 2020. Pembebasan hanya berlaku untuk napi kasus tindak pidana umum dan anak.

    "Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 April 2020.

    Pembebasan narapidana umum dan anak termaktub dalam pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19.
     
    Kemudian Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020.
     
    Narapidana dan anak mendapat asimilasi dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    2. Anak yang masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing,
    4. Asimilasi dilaksanakan di rumah,
    5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA dan kepala rutan.
     
    Sementara itu, pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas) dengan ketentuan:
    1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana,
    2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana,
    3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing,
    4. Usulan dilakuakn melalui sistem database pemasyarakatan,
    5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id