DPR Diminta Cabut RUU HIP dari Prolegnas

    Medcom - 16 Juli 2020 13:00 WIB
    DPR Diminta Cabut RUU HIP dari Prolegnas
    Organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Kesatuan Pemuda Siaga Pancasila. Foto: Ist
    Jakarta: DPR mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Program Legislasi Nasional ( Prolegnas). RUU HIP dinilai bisa membahayakan ketatanegaraan Indonesia.
     
    Desakan itu disampaikan sejumlah organisasi kepemudaan seperti, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila, Bintang Muda Indonesia (BMI) dan Pemuda Muhammadiyah yang tergabung dalam Kesatuan Pemuda Siaga Pancasila.
     
    Sekjen Sapma PP Willy mengatakan Pancasila merupakan konsensus final dari para founding fathers. Menurutnya, Pancasila merupakan hasil akhir dari dinamika dan perdebatan para founding fathers ketika menggagas kemerdekaan Indonesia.
     
    “Sehingga upaya menarik kembali pada salah satu argumentasi yang pernah muncul dalam dialektika pembentukan Pancasila adalah hal yang ceroboh,” kata Willy, Kamis 16 Juli 2020.
     
    Ia menilai pemahaman bahwa Pancasila bisa disederhanakan menjadi Trisila dan Ekasila, merupakan bentuk ketidakmampuan memahami secara utuh aspek historis Pancasila.
     
    “Menarik kembali pemahaman tersebut artinya hendak membuka kembali peluang untuk bisa menggugat dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
     
    Bidang Hukum Dan HAM Sapma PP Herman menyebut posisi RUU HIP bisa membahayakan ketatanegaraan Indonesia, karena RUU ini dapat menurunkan Pancasila menjadi hanya sekadar UU.
     
    “Padahal Pancasila merupakan landasan filosofis serta dasar negara yang dijadikan sumber utama dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, maka RUU HIP sejatinya tidak penting,” ujar Herman.

    Baca: DPR Pastikan Belum Mengesahkan RUU HIP dan Omnibus Law
     

    Kesatuan Pemuda Siaga Pancasila menuntut agar DPR mencabut RUU HIP dari Prolegnas. “Kami juga minta hentikan politisasi Pancasila untuk kepentingan mendelegitimasi pemerintahan yang sah,” tegasnya.
     
    Bidang Hukum dan HAM Pemuda Muhammadiyah Fanny Kamza menyampaikan, pada situasi seperti saat ini, kehadiran pemuda menjadi penting. Pemuda harus mempunyai sikap, mengambil kepeloporan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
     
    “Pemuda harus mengambil peran dalam rangka menyatukan kekuatan agar bangsa Indonesia segera keluar dari krisis akibat covid-19, merawat persaudaraan dan menjaga perdamaian, serta mendorong adanya percepatan kemakmuran bagi rakyat Indonesia,” katanya.

    (FZN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id