Pendapatan Negara Berkurang Picu Penaikan BPJS

    Nur Azizah - 14 Mei 2020 22:42 WIB
    Pendapatan Negara Berkurang Picu Penaikan BPJS
    Ilustrasi BPJS Kesehatan. MI Ramdani
    Jakarta: Plt Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan menyebut pendapatan negara turun drastis selama pandemi covid-19 (korona). Hal ini menyebabkan pemerintah memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

    "Ya terkait dengan itu sebenarnya dalam konteks potret negara juga kita lihat bahwa negara juga dalam situasi yang sulit. Artinya penerimaan negara juga menurun drastis," kata Abet saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

    Abet berharap masyarakat meningkatkan semangat solidaritas dalam situasi sulit ini. Namun, kenaikan iuran harus tetap diawasi masyarakat.

    "Yang menjadi penting itu perlu dimonitor oleh masyarakat setelah ini dijalankan hal-hal buruk apalagi yang masih terjadi. Ini yang mungkin bisa diintervensi kementerian/ lembaga terkait dalam pengelolaannya," tutur dia.

    Presiden Joko Widodo kembali merencanakan penaikan iuran BPJS Kesehatan. Penaikan iuran mulai 1 Juli 2020.

    (Baca: Alasan Istana Menaikkan Iuran BPJS)

    Keputusan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid anyar itu mengatur tentang perubahan iuran mengikuti putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020.

    Mengutip isi Perpres tersebut, iuran BPJS kesehatan untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk kelas I dan kelas II mulai mengalami kenaikan pada 1 Juli 2020.

    Iuran kelas I mengalami peningkatan dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per bulan. Sementara, iuran kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu per bulan.

    Penaikan kelas II mulai 1 Januari 2021. Saat ini, golongan kelas II masih membayar sebesar Rp25.500 per bulan dengan subsidi iuran dari pemerintah Rp16.500 per bulan.

    Sementara itu, kelas III mulai naik menjadi Rp35 ribu per bulan pada 2021. Penaikan ini terjadi karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengurangi subsidi dari Rp16.500 menjadi Rp7.000 per orang setiap bulan.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id