Pelibatan Ormas Islam dalam Sertifikasi Halal Untungkan UMKM

    Cahya Mulyana - 06 Juli 2020 22:01 WIB
    Pelibatan Ormas Islam dalam Sertifikasi Halal Untungkan UMKM
    Sekjen DPP PPP Asrul Sani - Medcom.id/Faisal Abdalla
    Jakarta: Pelibatan organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam sertifikasi produk halal seperti diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah dalam pendistribusian wewenang. Hal itu dinilai akan memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikat halal.

    Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan selama ini sertifikasi halal hanya diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan pendelegasian kewenangan kepada ormas-ormas Islam berbadan hukum ini diharapkan proses sertifikasi halal bisa lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

    "Produk-produk kecil skala rumahan kan banyak sekali jumlahnya. Yang penting mereka bisa terayomi, kepentingannya untuk memperoleh sertifikat halal itu bisa terakomodasi dengan mudah dan sederhana. Semangatnya itu," kata Arsul dalam keterangan resmi, Senin, 5 Juli 2020.

    Arsul mengakui terobosan baru yang dilakukan pemerintah di bidang sertifikasi halal sempat menuai polemik. Baginya, perbedaan pendapat yang tengah terjadi di antara ormas dapat diselesaikan dengan musyawarah.

    "Perbedaan pendapat itu rahmat. Mari kita duduk bersama untuk selesaikan perbedaan ini," ucap Asrul.

    Baca: Kemudahan Regulasi UMKM Dinilai Solusi Jitu Mengatasi Pengangguran

    Pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam sertifikasi produk halal tertuang dalam Pasal 33 draf RUU Cipta Kerja. Ayat 2 mengatur tata cara sertifikasi halal yang dilakukan dalam sidang fatwa halal. Ayat 3 menyebutkan, sidang fatwa halal paling lambat diputus tiga hari kerja sejak MUI atau ormas Islam yang berbadan hukum menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Sementara itu, ayat 4 mengatur penetapan kehalalan produk disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Ketentuan dalam RUU Cipta Kerja ini selanjutnya merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id