Perppu Korona Telah Menjadi UU

    Fachri Audhia Hafiez - 20 Mei 2020 12:10 WIB
    Perppu Korona Telah Menjadi UU
    Tangkapan layar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadiri sidang gugatan Perppu Nomor 1 tahun 2020. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ani) mengungkapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah sah diundangkan. Undang-undang telah diberikan penomoran.

    "Pemerintah telah mengesahkan persetujuan DPR tersebut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang," ujar Ani saat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 20 Mei 2020.

    Ani mengatakan beleid itu telah tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516. "Selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020," ucap Sri.

    (Baca: Maki Langsung Gugat Perppu Korona setelah Jadi UU)

    Ani menjelaskan Perppu disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 12 Mei 2020. DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

    Ani didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Jaksa Agung ST Burhanuddin mewakili Presiden Joko Widodo. Ketiganya memberikan keterangan dalam gugatan Perppu Korona.

    Ketua Majelis Hakim Konsitusi Anwar Usman menyebut dengan diundangkannya Perppu Korona, gugatan telah kehilangan objek gugatan. Majelis hakim konstitusi akan menentukan nasib gugatan usai rapat permusyarawatan hakim (RPH).

    "Nanti mahkamah melalui kepaniteraan akan menyampaikan surat pemberitahuan baik kepada pemohon atau Presiden melalui kuasa," kata dia.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id