Wabah Penyakit Diusulkan Masuk Revisi UU Penanggulangan Bencana

    Anggi Tondi Martaon - 26 Maret 2020 20:21 WIB
    Wabah Penyakit Diusulkan Masuk Revisi UU Penanggulangan Bencana
    Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. Medcom.id
    Jakarta: Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengusulkan wabah penyakit masuk dalam wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi juga diminta mengatur definisi hingga penanggung jawab, serta penggunaan anggaran menghadapi wabah penyakit.

    "Maka perlu itu didefinisikan secara jelas, termasuk nanti bagaimana cara menanggulangi dan tanggung jawab siapa. Anggaranya bagaimana," kata Yandri kepada Medcom.id, Kamis, 26 Maret 2020.

    Yandri mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum memiliki payung hukum untuk pencairan anggaran bencana menangani wabah penyakit. Ia pun meminta BNPB segera membahas poin-poin yang bakal diusulkan dalam revisi melalui rapat telekonferensi. 

    "Kami minta kepada Kepala BNPB (Doni Monardo) dan jajaran untuk menyiapkan segala pasal-pasal yang menyangkut kebutuhan penanggulangan bencana di Indonesia," kata Yandri. 

    Baca: Bahas UU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII Lobi Pimpinan DPR

    Kesiapan pemerintah daerah juga bakal diatur dalam revisi UU Penanggulangan Bencana. Misalnya, terkait persiapan dana darurat bencana. Revisi UU bisa saja memuat pasal yang mengatur kalau kabupaten/kota dan provinsi wajib menyiapkan anggaran jika terjadi bencana.

    "Apakah itu kebakaran hutan, banjir, longsor, wabah dan lain sebagainya," ucap Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

    Revisi UU Penanggulangan Bencana disebut juga memperkuat infrastruktur BNPB, termasuk sumber daya manusia (SDM). Contohnya, bisa memanfaatkan personel TNI dan Polri aktif sebagai anggota BNPB maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

    "Sekarang Pak Doni enggak bisa sebelum ada izin Panglima TNI atau polri. Jadi kalau bisa, UU itu disempurnakan, maka di jajaran BNPB atau BPBD itu dari TNI-Polri aktif. Ini yang harus kita payungi dalam UU ini," ujarnya.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id