SK Kemenkumham Akhiri Kabar Dualisme Kepengurusan DPP GMNI

    Achmad Zulfikar Fazli - 16 September 2020 21:50 WIB
    SK Kemenkumham Akhiri Kabar Dualisme Kepengurusan DPP GMNI
    SK Kemenkumham akhiri dualisme kepengurusan DPP GMNI. Dok. Istimewa
    Jakarta: Kabar tentang adanya dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) telah berakhir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor AHU-0000510.AH.01.08.TAHUN 2020 untuk kepengurusan di bawah pimpinan Arjuna Putra Aldino sebagai Ketua Umum DPP GMNI, dan M. Ageng Dendy Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI.

    “Alhamdulilah SK Kemenkumham telah terbit. SK Kemenkumham bersifat final dan mengikat. Walau SK ini bukan tolak ukur perjuangan. Namun semoga dengan SK ini kami bisa melakukan kerja-kerja organisasi dan kaderisasi tanpa hambatan," ujar Arjuna, Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

    Arjuna dan Dendy terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekjen DPP GMNI pada Kongres XXI GMNI di Ambon. Keduanya dipilih 81 cabang definitif, empat dewan pimpinan daerah definitif, enam cabang caretaker, dan empat dewan pimpinan daerah caretaker.

    Namun, acara kongres tersebut sempat diwarnai keributan dan aksi pemukulan pada peserta sidang. Kekacauan tersebut akhirnya membuat Ketua Umum DPP GMNI 2017-2019, Robaytullah Kusuma Jaya, menggunakan hak prerogatifnya seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 6 ART GMNI, untuk memindahkan tempat kongres di Hotel Amaris, Ambon.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id