Penyidik Kejagung Harus Dilindungi

    Anggi Tondi Martaon - 07 Februari 2020 14:13 WIB
    Penyidik Kejagung Harus Dilindungi
    Gedung Kejaksan Agung RI, Jalan Sultan Hasanudin, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga
    Jakarta: Anggota Komisi III Nasir Djamil meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin melindungi timnya dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya (Persero). Anggota Korps Adhyaksa harus tenang bekerja menangani kasus yang merugikan negara hingga Rp13,7 triliun ini.

    "Perlindungan ini tidak hanya fisik saja, tapi perlindungan kerja mereka. Sehingga tidak terganggu. Itu penting," kata Nasir kepada Medcom.id, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.

    Politikus PKS itu tidak ingin dalam pengungkapan nanti timbul polemik. Seperti intervensi jabatan atau pemindahan posisi.

    "Jangan-jangan nanti digeser, jangan-jangan ditekan," ungkap dia.

    Penyidik Kejagung Harus Dilindungi
    Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Foto: Medcom.id/Cindy

    Kejagung menetapkan satu tersangka baru kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya, Kamis, 6 Februari 2020. Tersangka baru itu merupakan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

    Joko disangka melanggar Pasal 2 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Joko diduga memiliki keterkaitan melakukan korupsi dengan tersangka sebelumnya.

    Kejagung sebelumnya menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Mereka ialah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.
     
    Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
     
    Kelimanya dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id