comscore

DPR Minta Tahapan Pemilu Lebih Efisien

Indriyani Astuti - 24 Januari 2022 16:39 WIB
DPR Minta Tahapan Pemilu Lebih Efisien
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat tahapan pemilihan umum (pemilu) lebih efisien. KPU diharap punya skenario yang bisa memastikan Pemilu 2024 tak menimbulkan korban penyelenggara yang kelelahan seperti Pemilu 2019.

"Apalagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak berubah, teman-teman KPU harus menyiasati aturan bagaimana merumuskan perhitungan suara bisa layak dilakukan," kata Wakil Ketua Pimpinan Komisi II DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim dalam rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Janauri 2022.
Dia meminta skenario jadwal dan tahapan yang diputuskan KPU sebaiknya berbasis situasi pandemi. Sehingga, protokol kesehatan tetap diterapkan pada tiap tahapan.

Salah satu tahapan yang dibuat lebih efisien ialah pemotongan masa kampanye. DPR menyambut positif usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta masa kampanye Pemilu 2024 dipotong dari 120 hari menjadi maksimal 90 hari dengan catatan hal partisipasi masyarakat tetap diperhatikan.

Luqman menegaskan kampanye merupakan tahapan yang melibatkan partisipasi publik. Sehingga, masyarakat perlu diberi ruang yang cukup.
"Hak daulat rakyat tidak hanya datang ke tempat pemungutan suara (TPS) memberi suara," ujarnya.

Partisipasi masyarakat harus dibuat secukupnya termasuk kampanye. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa. Dia menyebut tahapan pemilu akan dilaksanakan selama 20 bulan berdasarkan Undang-undang.

Baca: Ketegasan Jokowi Soal Larangan TNI/Polri Aktif Jadi PJ Kepala Daerah Disambut Baik

Dia meminta ada efisiensi dan efektivitas baik tahapan dan anggaran. Saan juga mengingatkan efektivitas pemerintah perlu diperhatikan mengingat pemilu akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 sebagaimana persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap usulan KPU.

"Ketika pemilu ditetapkan 2 bulan lebih cepat dari biasanya yang dilakukan April, dinamika politik akan lebih tinggi lagi. Di saat kita fokus dengan pemulihan pandemi, tahun politik datang lebih awal dan berpengaruh pada efektivitas pemerintahan," kata dia.

Saan setuju masa kampanye dipersingkat menjadi 90 hari. Masa kampanye yang panjang, kata Saan, berpotensi meningkatkan dinamika politik dan membuat masyarakat terbelah seperti Pemilu 2019.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id