comscore

KPU Pertimbangkan Usulan Pemotongan Masa Kampanye

Indriyani Astuti - 27 Januari 2022 13:48 WIB
KPU Pertimbangkan Usulan Pemotongan Masa Kampanye
Ilustrasi KPU. Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mempertimbangkan usulan pemotongan masa kampanye Pemilu 2024. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II meminta masa kampanye diperpendek menjadi maksimal 90 hari dari 120 hari.

"Sebagaimana usulan beberapa anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat yang lalu, KPU tentu akan mempertimbangkan dengan saksama," ujar anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Kamis, 27 Kamis 2022.
Pramono menuturkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur lama masa kampanye. Undang-undang hanya mengatur masa kampanye dimulai tiga hari sejak penetapan calon dan berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara.

Dia membandingkan masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung 6 bulan 3 minggu, dimulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sementara itu, kampanye pada Pemilu 2014 berlangsung 15 bulan sejak 11 Januari 2013 sampai 5 April 2014.

"Sebab kampanye dibolehkan sejak penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi, 120 hari masa kampanye yang dirancang KPU saat ini telah berkurang banyak dari pemilu-pemilu sebelumnya," ucap Pramono.

Dia menuturkan masa kampanye sangat terkait dengan dua tahapan lain. Pertama, sengketa tata usaha negara (TUN) Pemilu, apabila ada peserta pemilu atau calon legislatif mengajukan sengketa pencalonan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengadilan TUN. Sengketa baru bisa diajukan setelah penetapan daftar calon tetap.

Kedua, masa kampanye juga berkaitan dengan lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu, terutama surat suara. Pramono menyebut surat suara dapat diproduksi setelah penetapan daftar calon tetap dan selesainya sengketa TUN pascapenetapan daftar calon tetap.

Hal itu karena surat suara harus memuat nama, tanda gambaran atau foto, dan nomor urut peserta pemilu dan calon legislatif. Dia menuturkan dari simulasi yang dilakukan KPU, berdasarkan regulasi waktu yang dibutuhkan untuk sengketa dan logistik minimal 164 hari. Pramono memerinci sengketa membutuhkan 38 hari dan pengadaan logistik butuh 126 hari.

"Jadi, rancangan 120 hari dalam draf Peraturan KPU itu sudah mengharuskan pemadatan proses penyelesaian sengketa serta lelang, produksi, dan distribusi logistik pemilu," ucap dia.

Baca: Pemerintah Usul Kampanye Pemilu 2024 Digelar 3 Bulan
 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id