Seluruh Pihak Diminta Berkontribusi Tingkatkan Indeks Demokrasi Indonesia

Jakarta: Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyoroti indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia beberapa waktu terakhir. Menurut dia, perlu kontribusi seluruh pihak untuk meningkatkan indeks tersebut.

Jazuli mengatakan saat iniindeks demokrasi tak terlalu menunjukkan hasil baik. Hal itu terkonfirmasi dari sejumlah penilaian lembaga-lembaga internasional maupun nasional terkait indeks dan persepsi demokrasi, kebebasan sipil, termasuk korupsi.



"Dalam kondisi demikian, Ketua Majelis Syuro maupun Presiden PKS sepakat demokrasi dan kebangsaan Indonesia hari-hari ini memerlukan dukungan dan pengokohan," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Februari 2021.

Hal itu dikatakan Jazuli saat menjadi pembicara dalam peluncuran program baru FPKS bertajuk "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan", di Jakarta, Jumat, 12 Februari 2021.

Dalam acara tersebut turut menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla dan pakar politik LIPI Siti Zuhro.

Jazuli mengatakan diperlukan upaya saling bergandengan tangan untuk memperbaiki iklim demokrasi dan kebangsaan. Menurut dia, substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk partisipasi publik yang luas dalam pengambilan kebijakan negara dengan memberikan masukan maupun kritikan.

"Mimbar ini persembahan FPKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan. Tujuannya bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," kata Jazuli.

Dia berharap generasi bangsa terutama kaum milenial memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kokoh menjaga NKRI.

Menurut dia, militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya.

Jusuf Kalla dalam paparannya menyatakan bahwa demokrasi harus dapat menjaga kepentingan dan hak-hak rakyat. Dia menilai pentingnya profesionalisme pemerintahan agar demokrasi membawa manfaat bagi rakyat sehingga jika tidak terwujud maka demokrasi akan terus menuai kritik.

JK juga menegaskan pentingnya "check and balance" dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia karena perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi. Menurut JK, keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan berharap kepada PKS sebagai oposisi.

"PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi 'balancing' dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," kata JK.

Program "Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan" diresmikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Saikhu.

(ADN)