Survei: Publik Setuju Jabatan Presiden Satu Periode 7-8 Tahun

    Medcom - 28 Oktober 2020 12:00 WIB
    Survei: Publik Setuju Jabatan Presiden Satu Periode 7-8 Tahun
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Publik setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang dari lima tahun menjadi tujuh atau delapan tahun dalam satu periode. Waktu lima tahun dinilai tidak cukup untuk masa pemerintahan.
     
    Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Y-Publica pada 11-20 Oktober 2020 terhadap 1200 orang yang tersebar di seluruh provinsi.
     
    Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengatakan, survei menunjukkan sebagian besar publik atau 80,2 persen mengaku belum mengetahui wacana perubahan masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi tujuh atau delapan tahun. Hanya ada 19,8 persen yang mengetahui wacana tersebut.
     
    Mereka yang mengetahui, mayoritas atau 81,4 persen mendukung diterapkannya konsep tersebut. Sebaliknya hanya ada 18,6 persen yang menyatakan tidak setuju.
     
    “Opsi ini perlu dipertimbangkan oleh para pihak untuk dikaji lebih mendalam,” kata Rudi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 28 Okober 2020.
     
    Survei dilakukan melalui sambungan telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.
     
    Sebelumnya wacana perubahan masa jabatan presiden diungkap sejumlah pihak, di antaranya Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF yang akan mengusulkan rancangan pembahasan mengenai masa periode presiden satu kali saja di Munas MUI 2020 yang akan digelar pada bulan September. Dalam satu periode itu presiden terpilih akan memimpin selama tujuh atau delapan tahun.
     
    Hal serupa diungkapkan Ketua DPP PSI Tsamara Amany yang menyebut masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun agar tiap presiden punya waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya.
     
    Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun mengatakan masa jabatan Presiden RI untuk satu periode diperpanjang menjadi 6 sampai 7 tahun bisa saja terealisasi. Namun, presiden tak boleh kembali maju sebagai petahana di periode berikutnya.
     
    "Penambahan jadi tujuh tahun itu berlaku next, presiden berikutnya (setelah Presiden Jokowi]. Agar perbincangan masa jabatan presiden ini tidak bias untuk presiden yang menjabat sekarang," kata Refly.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id