Daerah Otonomi Baru Papua untuk Mengokohkan NKRI

    Achmad Zulfikar Fazli - 01 Desember 2021 01:11 WIB
    Daerah Otonomi Baru Papua untuk Mengokohkan NKRI
    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Medcom.id/Theo



    Jakarta: Aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam mengokohkan NKRI. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam acara Coffee Morning bertema, 'Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua'.

    "Selain pertimbangan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI, juga masalah percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta memelihara citra positif Indonesia di mata internasional," papar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 30 November 2021.

     



    Mahfud menjelaskan banyak aspirasi yang berkembang untuk pembentukan DOB di Papua. "Tuntutan pembentukan DOB di Papua bukan tanpa alasan yang realistis dan strategis, apabila melihat kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial budaya di Papua," ujar Mahfud.

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan DOB di Papua. Antara lain kondisi geografi, luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah, jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, proses pembangunan masyarakat Papua, serta kondisi sosial budaya masyarakat.

    Dengan semua kondisi yang ada, lanjut Mahfud, aspirasi pembentukan DOB di Papua dapat dipertimbangan untuk menjadi prioritas pembahasan pada satu hingga dua tahun ke depan.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada beberapa aspirasi pemekaran di Papua dan Papua Barat. Antara lain Provinsi Papua Tabi Saireri, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat, serta Provinsi Papua Barat Daya.

    Tito menjelaskan spirit pemekaran Papua adalah karena luas wilayahnya dan perlu ada percepatan pembangunan di tanah Papua, serta upaya memperteguh keutuhan wilayah Indonesia.

    Tito menyampaikan akar utama masalah gangguan keamanan di Papua, yakni masalah ekonomi, masalah kemiskinan, dan lain-lain. Sehingga, pemekaran salah satu upaya mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi.

    Baca: KSP Ingatkan Tidak Boleh Ada Lagi Penyelewengan Dana Otsus

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan perlu ada cara baru untuk membangun Papua. Salah satunya dimulai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

    "Saya sering katakan bahwa undang-undang ini nanti yang akan mempercepat pembaruan pembangunan Papua," ujar Doli.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id