Aturan Wajib Bela Negara Perlu Diperinci

    M Sholahadhin Azhar - 12 November 2019 11:29 WIB
    Aturan Wajib Bela Negara Perlu Diperinci
    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. ANT/Aditya Pradana.
    Jakarta: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus memiliki payung hukum yang terperinci dalam mewajibkan program bela negara untuk mahasiswa. Pengamat militer Kusnanto Anggoro mengatakan pemerintah juga harus menyesuaikan materi pendidikan dalam program bela negara.

    "Masih perlu peraturan menteri, karena peraturan pemerintahnya juga belum ada," kata Kusnanto kepada Medcom.id, Selasa, 12 November 2019.

    Kusnanto menjelaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) tak cukup untuk menerapkan program itu. Materi pelajaran dalam pendidikan bela negara juga harus diatur rinci pemerintah.

    "Kemampuan seperti apa perlu dirumuskan lebih dulu. tanpa itu, apanya yang akan dimobilisasi," kata Kusnanto.

    Kusnanto mengapresiasi niat Prabowo mewajibkan bela negara. Ia berharap Kementerian Pertahanan bisa merealisasikan niat Prabowo tersebut.

    "Tapi membuatnya juga harus benar, supaya tidak menimbulkan reaksi publik yang tidak perlu," kata dia.

    Kusnanto menyoroti masalah komunikasi Prabowo dengan sejumlah jajaran di Kementerian Pertahanan. Ia menyarankan Prabowo lebih banyak bicara dengan jajarannya.

    "Karena sebagian orang Kemenhan kelihatannya malah lebih progresif dari pada Menhan (Prabowo Subianto)," kata Kusnanto.

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ingin Indonesia memiliki komponen cadangan pertahanan. Salah satu cara dengan melibatkan mahasiswa mulai dari strata satu (S1), dua (S2), dan 3 (S3) dalam aksi bela negara.
     
    "Tentunya harus diikutsertakan dalam kompetensi cadangan. Itu menyangkut pembentukan kekuatan cadangan kita yang akan mengandalkan kekuatan rakyat," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.
     
    Prabowo belum bisa memutuskan payung hukum pembentukan komponen cadangan itu. Sebab, Indonesia belum mengatur ihwal wajib militer untuk warganya.

    "Dalam UU kita tidak sampai di situ, tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan," ujar dia.

    Catatan dari News Research Center (NRC) Media Group ada enam negara Asia yang menerapkan wajib militer bagi warga berusia produktif. Korea Selatan mewajibkan laki-laki berusia 18-35 tahun mengikuti wajib militer dengan masa tugas 21 bulan.

    Korea Utara menerapkan wajib militer bagi laki-laki dan perempuan berusia 17 tahun. Masa tugasnya bervariasi, laki-laki selama 10 tahun dan perempuan tujuh tahun. Sementara, Tiongkok menerapkan wajib militer bagi pria berusia antara 18-22 tahun dengan masa tugas 24 bulan atau dua tahun.

    Tiga terakhir berasal dari negara Asia Tenggara, yakni Thailand, Singapura, dan Laos. Thailand mewajibkan pria berusia 21-27 tahun mengikuti wajib militer selama 22 hingga 24 bulan. Singapura menerapkan wajib militer selama 24 bulan untuk pria berusia 18 tahun. Dan Laos menerapkan wajib militer bagi pria berusia 18 tahun dengan masa tugas 18 bulan.





    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id