Pansus atau Panja untuk Membedah Jiwasraya

    Surya Perkasa - 19 Januari 2020 08:00 WIB
    Pansus atau Panja untuk Membedah Jiwasraya
    Kasak-kusuk Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak berhenti di sektor keuangan dan hukum. FOTO: MI/RAMDANI
    Jakarta: Kasak-kusuk Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak berhenti di sektor keuangan dan hukum. Ranah politik ikut terguncang untuk mengungkap persoalan skandal Jiwasraya.

    Perdebatan muncul di DPR RI. Jiwasraya diusut lewat panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus). Masing-masing kubu punya argumen.

    Pendukung panja menilai masalah Jiwasraya ini perlu cepat dicabut. Wajar, pembentukan panja tidak ribet seperti pembentukan pansus jika merujuk Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

    Berdasarkan aturan, keanggotan panja lintas fraksi dalam satu alat kelengkapan dewan. Pembentukannya juga ditetapkan alat kelengkapan dewan yang membuat. 'Senjata' utama panja ialah rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

    Sementara pansus beranggotakan maksimal 30 orang dengan komposisi proporsional jumlah anggota fraksi. Anggota pansus dapat lintas fraksi dan komisi.

    'Amunisi' pansus untuk menggali kasus juga beragam, mulai dari rapat kerja, rapat panitia kerja, hingga rapat sinkronasi. Pansus dapat memanggil seluruh pihak yang dianggap dapat memberi informasi.

    Alasan ini yang membuat sejumlah fraksi kukuh pembentukan pansus. Mereka ingin menguliti persoalaan ini layaknya skandal Century.

    Namun, pembentukan pansus perlu langkah panjang. Perlu ada kesepakatan mayoritas fraksi ditambah pembahasan di Badan Musyawarah DPR untuk menetapkan pansus dibentuk.

    Panja lebih dulu dibentuk

    Tarik-ulur dan lobi-lobi dewan terjadi di Kompleks Parlemen Senayan sejak kasus ini mencuat. Setiap fraksi punya sikap sendiri-sendiri dengan beragam pertimbangan.

    Partai Demokrat, NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, dan Gerindra paling vokal mengusung pansus.  Fraksi lain, seperti PDI Perjuangan, ngotot Jiwasraya cukup dibahas di panja.



    Argumen kecepatan versus kedalaman pembahasan paling dominan muncul dalam perdebatan di dewan. NasDem mendorong DPR membentuk panitia khusus (pansus) kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

    Pansus dibentuk untuk menjamin semua proses, di sektor hukum ataupun keuangan, berjalan dengan baik. "Agar terselenggara dengan baik on the track," kata Wakil Ketua Komisi VI Fraksi NasDem Martin Manurung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
     
    Martin mengatakan kasus Jiwasraya tak bisa dibebankan kepada salah satu komisi di DPR. Sebab, Jiwasraya adalah BUMN sekaligus lembaga keuangan yang dibidangi lintas komisi.

    Walau demikian, pembahasan pembentukan pansus kalah cepat dibanding panja. Komisi XI dan Komisi VI DPR memutuskan membentuk panja dengan alasan berburu dengan waktu. Pimpinan DPR pun mengamini keputusan tersebut.

    "Karena kita kejar-kejaran dengan waktu supaya uang yang sudah keluar bisa kembali, kinerja jelek bisa diperbaiki dan penegakan hukum bisa dijalankan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2020.
     
    Namun, pimpinan DPR pintu pembentukan tak serta merta tertutup. "Bagi teman-teman berkeinginan bentuk pansus ya itu hak kawan-kawan, tapi yang sudah bentuk panja silakan bekerja," ucap Sufmi.

    Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana membentuk panitia kerja (panja) pekan depan untuk mengawasi penyelesaian kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Panja akan memastikan pengembalian dana nasabah bisa dilakukan dengan baik.
     
    Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengatakan pembentukan panja akan dilakukan pada Senin pekan depan melalui rapat internal. Komisi XI juga akan berkoordinasi dengan Komisi VI yang menangani BUMN.
     
    "Prioritasnya adalah penyelesaian Jiwasraya, yaitu pengembalian uang nasabah sesuai dengan haknya," kata dia kepada Medcom.id di Jakarta, Sabtu, 18 Januari 2020.

    Bukan hanya Jiwasraya, Komisi XI juga membentuk panja ini untuk mengawasi permasalahan yang terjadi di sejumlah industri jasa keuangan. Misalnya, saja kasus di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau ASABRI.

    Panja di Komisi VI akan mengurai persoalan Jiwasraya dari kacamata tata kelola BUMN. Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan panja Jiwasraya diharapkan dapat membuat peta masalah perusahaan asuransi pelat merah itu menjadi lebih jelas.
     
    Panja diharapkan pula menemukan solusi yang tepat menyelesaikan sengkarut Jiwasraya. "Namun, proses hukum tetap harus berjalan tanpa menunggu keputusan politik di DPR," kata Rieke.

    Kukuh bentuk pansus

    Pembentukan panja dinilai sebagian legislator tak mampu menyelesaikan masalah Jiwasraya. Pasalnya, panja tak sekuat pansus.
     
    Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini ingin Pansus Jiwasraya tetap dibentuk. Menurut dia, pansus akan membahas kasus ini lebih komprehensif. Cepat atau tidaknya pengusutan tergantung pada keseriusan DPR.
     
    "Panja ini kan daya kekuatannya tidak seluas pansus. Pansus ini kan akan melintasi berbagai macam komisi, lembaga, dan kementerian terkait nantinya," kata Jazuli.
     
    Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung. Menurut dia, pansus mampu mengurai kasus Jiwasraya secara komprehensif dengan melibatkan semua komisi di Parlemen.
     
    "Tidak bisa hanya dibebankan di Komisi VI dan XI. Ini masalah lintas komisi," ujar dia.

    Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menilai ada upaya pembatasan informasi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Ia pun menuding ada pihak yang coba melokalisasi kasus ini.
     
    "Saya sudah membaca laporan Kejaksaan Agung itu ada tanda-tanda. Kami menengarai adanya upaya sistematik untuk melokalisasi kasus ini dengan hanya menjerat orang-orang tertentu saja," kata Benny di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020.
     
    Karena itu, Demokrat tetap ingin panitia khusus (pansus) Jiwasraya dibentuk. Demokrat tengah mencari cara guna mewujudkan pansus Jiwasraya.

    Ada apa sebenarnya di balik perdebatan panja dan pansus di kasus Jiwasraya ini? Apa yang dikejar tiap fraksi? Crosscheck Medcom.id yang dipandu Alfa Mandalika akan mengupas tuntas perdebatan ini dalam dialog bertema Kasus Jiwasraya, Pansus vs Panja.
     
    Diskusi yang digelar di Upnormal Coffee, hari ini, pukul 10.00 WIB akan dihadiri Politisi PDIP Deddy Sitorus, Wakil Sekjen Demokrat Didi Irawadi, dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.
     
    Dialog juga bisa disimak melalui YouTube Medcom ID, Facebook Medcom ID, dan website Medcom.id.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id