Wakil Pansus Angket Anggap Momen Putusan MK Tepat

    Whisnu Mardiansyah - 09 Februari 2018 13:30 WIB
    Wakil Pansus Angket Anggap Momen Putusan MK Tepat
    Wakil Ketua Pansus Hal Angket KPK Taufiqulhadi--Foto: MI/Arya Manggala
    Jakarta: Wakil Ketua Pansus Hal Angket KPK Taufiqulhadi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan permohonan uji materi KPK terhadap Pansus Hak Angket sudah tepat. Putusan ini akan semakin mempersolid hubungan antar lembaga dalam ketatanegaraan.

    "KPK adalah objek Pansus angket. Kalau tidak, kami tidak membuat pansus. Keputusan ini selaras dan tepat sekali," kata Taufiqul Hadi saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 9 Februari 2018.

    Kata Taufiq, putusan MK ini memperjelas hubungan antar lembaga tidak lagi bias. Jadi tidak ada sejumlah lembaga negara yang mencoba memperkeruh dengan tidak menaati aturan yang tertuang dalam undang-undang. 

    "Mengembalikan spiritnya kembali tata kelola negara. Nah itu membuat nanti hubungan antara lembaga semakin baik. Itu menurut saya," ujar dia.

    Baca: KPK Anggap Pansus Hak Angket tak Pernah Ada

    Lanjutnya, momen putusan MK sudah tepat. Jika putusan MK keluar di tengah masa kerja Pansus dikhawatirkan muncul kecurigaan putusan ini dipengaruhi Pansus Angket.

    "Karena misalkan kalau momennya kemarin-kemarin mungkin tidak bagus karena seakan-akan putusan tersebut dipengaruhi oleh  hak angket," ucapnya.

    Dengan keputusan ini, Taufiq memastikan tak mempengaruhi hasil rekomendasi Pansus angket KPK. Hasil rekomendasi pansus tetap dilaporkan ke Paripurna.

    "Semua persoalan sudah selesai di angket, baru muncul putusan ini. Tapi kami tidak kecewa," ujarnya.



    MK sebelumnya menolak permohonan uji materi yang diajukan KPK terhadap hak angket KPK. Dengan putusan ini, MK menyatakan hak angket KPK yang dibentuk DPR sah.

    Dalam uji materi ini, pegawai KPK menilai pembentukan hak angket itu tak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Para Pemohon menganggap KPK bukan termasuk unsur eksekutif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai objek pelaksana hak angket oleh DPR.

    Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga penunjang pemerintah yang dibentuk berdasarkan UU. Dengan demikian, KPK adalah lembaga eksekutif. 

    (YDH)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id