KSP: Pasal Penghinaan Presiden Bukan untuk Bungkam Kritik

    Andhika Prasetyo, Media Indonesia.com - 08 Juni 2021 23:25 WIB
    KSP: Pasal Penghinaan Presiden Bukan untuk Bungkam Kritik
    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan/Medcom.id/Faisal



    Jakarta: Pasal penghinaan kepala negara dalam draf rancangan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diyakini tidak digunakan membungkam kritik masyarakat. Publik dipastikan masih bisa memberi catatan bahkan teguran pada kepala negara.

    "Saya yakin dan percaya, kalau atas nama kritik, pasti ada masukan untuk perbaikan. Itu tidak akan ditindak dengan ancaman hukuman," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan kepada wartawan, Selasa, 8  Juni 2021.

     



    Dia menyebut pasal itu digunakan untuk menindak pihak-pihak yang menghina atau memfitnah pemimpin negara. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

    Kritik, hinaan, atau fitnah merupakan hal yang berbeda. Kritik didasarkan pada data dan fakta dan hal itu disampaikan sebagai masukan agar ada evaluasi ke depannya.

    Baca: Wamenkumham: Pasal Penghinaan Presiden di Draf RKUHP Beda dengan Putusan MK

    Sementara itu, fitnah itu disampaikan dengan mengada-ada, tanpa data dengan niat menjatuhkan.

    "Aparat penegak hukum pasti dapat membedakan antara kritik dan fitnah yang ditujukan kepada seorang pemimpin negara," ucap Ade.

    Lebih lanjut, ia menilai pasal penghinaan kepala negara memang dibutuhkan demi menjaga wibawa kehormatan presiden sebagai kepala pemerintahan. Aturan tersebut bukan hanya dibuat untuk membentengi presiden saat ini, melainkan juga presiden-presiden selanjutnya.

    "Karena isi KUHP adalah untuk menjaga wibawa kehormatan presiden sebagai kepala negara, menjaga kehormatan negara untuk presiden NKRI, bukan presiden hari ini saja," jelas Ade.

    Ia meyakini aturan serupa juga pasti dimiliki negara-negara demokratis lainnya, termasuk di Amerika Serikat. Sebab, hidup di negara demokrasi, bukan berarti bisa melakukan segala hal seenaknya.

    "Jangan lagi berdalil kepada sebuah kebebasan berdemokrasi, mengatasnamakan demokrasi padahal tujuannya menjatuhkan presiden. Sebagai simbol negara, presiden tentu harus dihormati, dilindungi," kata Ade.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id