Pemerintah Disarankan Beri Insentif ke RT/RW

    Anggi Tondi Martaon - 01 Agustus 2020 11:00 WIB
    Pemerintah Disarankan Beri Insentif ke RT/RW
    Warga terdampak pandemi covid-19 antre untuk mencairkan bantuan sosial di kantor Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis, 2 Juli 2020. Foto: Antara/Prasetia Fauzani
    Jakarta: Pemerintah diminta membuat kebijakan khusus untuk menghindari penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) covid-19. Salah satunya memberikan insentif kepada perangkat RT/RW.

    "Untuk menjaga tingkat kepercayaan pengalokasian itu maka kasih insentif. Biar mereka (RT/RW) semangat, punya tanggung jawab lebih," kata anggota Komisi II Zulfikar Arse Sadikin kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Politikus Golkar itu mengungkapkan ujung tombak pemerintah di lingkungan warga itu mendapatkan gaji dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua RT/RW. Namun, besaran yang diberikan bervariasi.

    "(Honor) RT/RW itu ada per bulan, per tiga bulan, per enam bulan. Seperti di DKI dapat lo RT/RW itu. Tiga bulan atau enam bulan sekali itu," ungkap dia.

    Namun, di tengah situasi sulit saat ini, tidak ada salahnya pemerintah memberikan tunjangan lebih kepada RT/RW. Dia meyakini upaya tersebut mampu meminimalkan penyelewengan dana bansos covid-19.

    Selain itu, dia menilai jika penyelewengan dengan alasan uang capek sangat tidak diperkenankan. Pasalnya,  RT/RW diberi amanah melayani warga, termasuk menyalurkan bansos covid-19.

    "Kalau mengambil dari situ itu (bansos covid-19) bukan haknya," ujar dia.

    Baca: 102 Kasus Penyelewengan Dana Bansos Diselidiki

    Sementara itu, Polri menyampaikan ada beberapa alasan penyelewengan dana bansos covid-19. Salah satunya uang capek. Polri akan menindak orang-orang yang terlibat penyelewengan dana bansos tersebut. Sejumlah alasan tidak akan meringankan hukuman terhadap pelaku.

    "Apa pun penyelewengan, walaupun sudah ada kesepakatan itu tidak dibenarkan apalagi unsur cerita pemerataan  agar mereka mendapatkan semuanya yang tidak terdata, apa pun itu tidak boleh," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 27 Juli 2020.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id