comscore

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Dipastikan Sesuai UUD 1945

Kautsar Widya Prabowo - 08 Juli 2020 11:15 WIB
Kemenangan Jokowi-Maruf Dipastikan Sesuai UUD 1945
Ilustrasi KPU. Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pasangan calon (paslon) nomor urut satu itu berhasil mendapat suara lebih dari 50 persen.

"Paslon (Jokowi-Ma'ruf) memperoleh (suara) lebih dari 50 persen suara sah nasional yaitu 85.607.362 suara atau 55,50 persen," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.
Dia menuturkan Jokowi-Ma'ruf juga memperoleh kemenangan di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi. Pasangan itu berhasil mendominasi suara di 34 provinsi Indonesia.

Hasyim menjelaskan ketentuan tersebut sesuai Pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Ia menjelaskan dalam pesta demokrasi 2019 terdapat dua pasangan calon, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sehingga, satu paslon memperoleh suara lebih dari 50 persen dan paslon lain memperoleh kurang dari 50 persen.

"Demikian juga suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Satu paslon memperoleh suara lebih dari 50 persen dan paslon lain kurang dari 50 persen," papar dia.

Hasyim menuturkan bedasarkan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, pemenang Pilpres 2019 ditentukan tiga hal:

1. Mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum.
2. Mendapatkan suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi.
3. Perolehan suara minimal 20 persen suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

"Tiga hal tersebut harus dipenuhi semua, untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019," jelas dia.

Hasyim menegaskan ketiga poin itu dipenuhi paslon Jokowi-Ma'ruf. Hal ini membuat keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dia memerinci total suara sah nasional di 34 provinsi dan suara pemilu di luar negeri sebanyak 154.257.601 suara. Paslon 01 memperoleh 85.607.362 atau 55,50 persen dan paslon 02 memperoleh 68.650.239 atau 44,50 persen.

Kemudian, Jokowi-Ma'ruf menang di 21 provinsi, dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi. Sedangkan Prabowo-Sandiaga menang di 13 provinsi, dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi.

Putusan MA

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017," tulis putusan MA.

Pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 berbunyi, dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.

Hakim menilai ini bertentangan dengan Pasal 416 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

MA menilai ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran langsung dari UUD 1945 pasal 6A. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 dinilai diperluas artinya. 

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id