Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja Dianggap Kurang Transparan

    Thomas Harming Suwarta - 10 Februari 2020 05:26 WIB
    Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja Dianggap Kurang Transparan
    Ilustrasi. Medcom.id.
    Jakarta: Federasi Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP-SPSI) menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kurang transparan. Pasalnya, draf RUU tersebut belum diterima dan selama pembahasannya buruh tidak dilibatkan.

    "Kita sayangkan sekali bahwa pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini tidak transparan padahal kita dengar presiden dalam waktu dekat ini akan menandatangani drafnya untuk diberikan kepada DPR," kata Ketua Umum Pengurus Pusat PP FSP-SPSI Arnod Sihite di Jakarta, Minggu, 9 Februari 2020.

    Menurut dia, kelompok buruh adalah pihak yang punya kepentingan langsung dengan RUU Cipta Lapangan Kerja. Sebab, regulasi itu bakal berdampak langsung terhadap nasib buruh. 

    "Apa susahnya untuk duduk bersama? Buruh tentu saja senang ada perubahan Undang Undang yang punya tujuan baik tetapi alangkah baik jika proses itu disertai dengan pelibatan buruh secara langsung," ungkapnya.

    Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja Dianggap Kurang Transparan
    Ilustrasi. Buruh demonstrasi menolak omnibus law. Foto: Medcom/Ilham Pratam Putra

    Dia meyakini bila pemerintah punya niat baik, pemerintah akan melibatkan buruh dalam pembahasan RUU tersebut. Bagi Arnod, pemerintahan Joko Widodo juga ingkar janji lantaran tidak melibatkan buruh membahas omnibus law.

    "Padahal saat ketemu dengan Wapres (Ma'ruf Amin) di kediamannya beliau membicarakan komitmen untuk mensejahterakan buruh. Ini kami tagih komitmennya," paparnya.

    Menurut Arnod, satuan tugas tim perekonomian yang menjalankan tugas omnibus law ini tidak membawa aspirasi pekerja buruh. Padahal, lanjut dia, tugas satgas seharusnya melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan omnibus law hasil konsultasi publik.

    Filosofi omnibus law juga seharusnya ditempatkan untuk pembangunan bangsa dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. "Dengan waktu yang tersisa ini kami berharap agar pemerintah betul-betul punya komitmen untuk memikirkan nasib pekerja buruh," pungkas Arnod.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id