Pemerintah Disarankan Tempuh Jalur Hukum Atasi WNI Eks ISIS

    Zaenal Arifin - 12 Februari 2020 04:58 WIB
    Pemerintah Disarankan Tempuh Jalur Hukum Atasi WNI Eks ISIS
    Ilustrasi. Medcom
    Jakarta: Pemerintah Indonesia disarankan melakukan proses hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dengan ISIS. Upaya hukum dinilai lebih pas ketimbang mencabut status kewarganegaraan mereka.

    Peneliti Imparsial Annisa Yudha mengatakan WNI yang terlibat aktif sebagai Foreign Terrorist Fighter (FTF) di Suriah dan Irak harus dipastikan status hukumnya. Apabila dalam proses hukum di negara tersebut, pemerintah Indonesia perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut.

    "Sedangkan terhadap mereka yang tidak dalam proses hukum, pemerintah dapat memulangkan WNI tersebut dan memproses secara hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Annisa Yudha di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2020.

    Menurut dia, WNI yang terbukti menjadi FTF dan menjadi bagian dari ISIS, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka WNI tersebut dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1).

    "Penerapan pasal tersebut tentunya harus diikuti dengan bukti-bukti yang cukup untuk dibawa ke dalam proses hukum, dengan tetap menghormati due process of law," jelasnya.

    Annisa melanjutkan pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan Irak untuk mengidentifikasi pelaku yang benar-benar menjadi teroris aktif.

    "Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen hukum lain di luar UU Terorisme untuk menangani masalah ini," ujarnya.

    Annisa Yudha menambahkan pemerintah juga harus mempersiapkan perangkat atau kebutuhan untuk melakukan program deradikalisasi bagi WNI yang dipulangkan ke Tanah Air.

    "Khusus untuk perempuan dan anak-anak yang ikut berangkat ke Irak dan Suriah, sebaiknya pemerintah menerapkan program deradikalisasi yang komprehensif ketimbang melakukan penghukuman," ujarnya.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id