Ombdusman: Polri Berpotensi Melakukan Malaadministrasi

    Siti Yona Hukmana - 21 April 2020 17:25 WIB
    Ombdusman: Polri Berpotensi Melakukan Malaadministrasi
    Ilustrasi Polri. Medcom.id
    Jakarta: Ombudsman melakukan kajian terhadap pelayanan terhadap masyarakat dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Respons aparat penegak hukum sangat kurang.

    "Hasilnya, saluran kontak layanan tidak berfungsi atau tidak dapat memberikan respons yang baik kepada masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan terjadinya malaadminisitrasi," kata Anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam konferensi pers daring, Selasa, 21 April 2020.

    Pengkajian dilakukan dengan metode mystery shopping atau penyamaran. Tim Ombdusman menelepon atau mengakses kontak layanan institusi Polri dan media sosial yang dicantumkan dengan skenario sebagai masyarakat yang membutuhkan layanan dari lembaga tersebut.

    Institusi Polri yang diuji, yakni Mabes Polri, NTMC Polri, Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jabar dan Polres di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Pengujian dilakukan dua hingga tiga kali dalam sehari dengan percobaan selama dua hari yang berbeda.

    Baca: Polri Antisipasi Empat Kejahatan selama PSBB

    Hasil penyamaran Ombudsman

    Jenis pengujian pertama, menggunakan nomor kontak. Seluruh institusi Polri yang diuji 100 persen memiliki nomor kontak. Hanya 44 persen atau empat unit kerja yang memberi respons dengan mengangkat telepon tanpa menilai kompetensi petugas dalam menjawab.

    Keempat satuan kerja itu ialah NTMC Polri, Polres Bogor Kota, Polres Bogor Kabupaten, dan Polres Depok. Sementara 56 persen atau lima unit satuan kerja lainnya tidak mengangkat telepon, yaitu Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polres Tangerang, dan Polres Bekasi.

    Kemudian pengujian kedua melalui media sosial Facebook, Instagram dan Twitter. Dari sepuluh satuan kerja Polri, hanya tiga satuan kerja yang memberikan balasan dari pertanyaan tim Ombudsman saat menyamar.

    "Ketiga satuan kerja itu Facebook Polda Metro Jaya, Twitter Divisi Humas Polri, dan Instagram Polres Bekasi Kota," ujar Adrianus.

    Kemudian, pengujian melalui surat elektronik (e-mail). Dari 10 satuan kerja Polri, hanya empat alamat e-mail yang dapat diakses. Alamat e-mail tersebut milik Mabes Polri, Divisi Humas Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Bekasi Kota.

    Namun, keempat alamat e-mail itu tidak ada yang memberikan balasan. Sementara enam satuan kerja lainnya tidak memiliki atau tidak ditemukan alamat e-mail resminya.

    Adrianus menyebut Polri berpotensi melakukan malaadministrasi. Salah satu bentuk pelaksanaan pelayanan publik adalah menyiapkan sarana layanan kontak beserta petugasnya untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan.

    "Apabila hak masyarakat dalam mendapatkan informasi atau menyampaikan pengaduan tidak diperoleh sesuai ketentuan akan menimbulkan kerugian," ungkapnya.

    Apalagi, kata Adrianus, Indonesia tengah dilanda wabah virus korona (covid-19). Masyarakat yang berkegiatan di rumah seharusnya dipermudah melakukan pengaduan. Baik melalui telepon, media sosial, dan e-mail.

    "Kami sudah menyampaikan ke institusi terkait, responsnya baik dan akan memperbaiki. Kami tunggu perubahan sistem layanannya," ujar dia.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id