KSPI Khawatir Omnibus Law Hapus Sistem Upah Minimum

    Whisnu Mardiansyah - 26 Januari 2020 11:15 WIB
    KSPI Khawatir Omnibus Law Hapus Sistem Upah Minimum
    diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Cross Check Medcom.id di Coffee Roaster Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Januari 2020. Foto: Medcom.id/Whisnu.
    Jakarta: Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatri sistem upah per jam menghapus sistem upah minimum. Ia menduga aturan ini masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
     
    "Kami berpendapat, setelah dikaji ini akan menghapus sistem upah minimum yang berlaku selama ini untuk para buruh yang bekerja satu tahun ke bawah," kata Said saat diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Cross Check Medcom.id di Coffee Roaster Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Januari 2020.
     
    Said khawatir mekanisme sistem upah per jam ini dijadikan alat pengusaha nakal mengakali upah pekerja. Dengan sistem upah per jam ini, dikhawatirkan justru membuat pengusaha semena-mena terhadap pekerja, terutama soal keterlambatan upah.
     
    "Khawatirnya juga pengusaha yang tidak bayar upah minimum enggak ada hukuman. Orang terlambat bayar upah tidak ada yang dilakukan," tegas Said.
     
    Said menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya berorientasi kepada pelaku dunia usaha tanpa menyentuh pekerja. Padahal, setiap pembentukan undang-undang usaha maupun investasi tidak terlepas dari regulasi tenaga kerja.
     
    "Lazim kalau punya undang-undang investasi pasti diiringi produk undang-undang perlindungan tenaga kerja. Selalu begitu seluruh dunia," katanya.
     
    Saat ini, sebanyak empat RUU omnibus law telah masuk Prolegnas 2020. Empat RUU omnibus law yaitu, RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut.
     
    Khusus RUU Omnibus law Cipta Lapangan Kerja sampai saat ini masih menjadi pro kontra oleh sejumlah pihak. Kelompok buruh misalnya, aturan itu dinilai lebih menguntungkan korporasi. Di sisi lain, kelompok pengusaha menilai aturan itu bisa berdampak positif bagi perekonomian karena memperluas lapangan kerja.
     
    Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama yaitu Penyederhaan Perizinan Berusaha. Klaster ini terbagi atas 18 sub klaster, yakni Lokasi, Lingkungan, Bangunan Gedung, Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Kelautan Perikanan, Sektor ESDM, Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Kesehatan Obat dan Makanan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor Perhubungan, Sektor PUPR, Sektor Pos dan Telekomunikasi, Sektor Pertahanan dan Keamanan.




    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id