Pasal Penghinaan Presiden Diminta Dicoret

    M Sholahadhin Azhar - 21 September 2019 15:36 WIB
    Pasal Penghinaan Presiden Diminta Dicoret
    Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal
    Jakarta: Pasal 217-220 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diminta dihapus. Aturan itu mengatur hukuman terhadap setiap orang yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden (wapres).

    "Itu dalam rangka merespons aspirasi masyarakat karena pasal-pasal tersebut dikritik banyak orang karena dinilai warisan kolonial dan bertentangan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 21 September 2019.

    Menurut dia, pasal tersebut menyebabkan banyak interpretasi. Banyak orang dikhawatirkan masuk penjara akibat hal itu. Di sisi lain, presiden sebagai kepala negara wajar jika dikritisi.

    "Itu salah satu nuansa yang muncul dalam berbagai diskusi, apalagi kalau sekarang ditunda pengesahannya maka pasal-pasal itu dihapuskan saja," beber dia.

    Namun, Suparji menyebut pasal itu bisa saja dipertahankan. Akan tetapi, penerapannya harus proporsional. Butuh implementasi RKUHP yang profesional dan didasarkan delik aduan.

    "Logikanya sederhana, karena presiden simbol negara sehingga tidak boleh dihina dan diserang. Menghina tiap orang tidak boleh apalagi presiden/wapres, sehingga perlu dilindungi," beber dia.

    Sementara itu, Suparji tak melihat pengekangan kebebasan pers di Pasal 217 hingga 220 RKUHP. Presiden dan wakil presiden tidak bisa semena-mena melaporkan media masa. Pemerintah tak bisa menghakimi artikel yang mengkritik kebijakan sebagai bentuk penghinaan.

    Berikut isi itu pasal-pasal tersebut: 

    Pasal 217
    Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 

    Bagian Kedua
    Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat 
    Presiden dan Wakil Presiden

    Pasal 218
    (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
    (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

    Pasal 219
    Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

    Pasal 220
    (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
     (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.






    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id