Dilema Keluarga ASN Calon Penghuni Ibu Kota Baru

    Kautsar Widya Prabowo - 28 November 2019 20:36 WIB
    Dilema Keluarga ASN Calon Penghuni Ibu Kota Baru
    Desain ibu kota baru. Foto: Kementerian PUPR
    Jakarta: Pemerintah diminta dapat menyiapkan secara matang hal-hal penunjang di kehidupan keluarga apartur sipil negara (ASN) di ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, ada sekitar 164 ribu ASN pemerintah pusat yang berkeluarga. 

    Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) Turro S Wongkaren mengatakan, 37 persen pasangan ASN bekerja. Mereka mencari nafkah dengan menjadi buruh hingga karyawan swasta. 

    "Kalau mereka mau pindah artinya mesti pikir-pikir dulu. Apakah tetap berada di lokasi awal atau harus keluar (ke Kalimatan Timur)," kata Turro di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta Selatan, Kamis, 28 November 2019.

    Menurut dia, jika pasangan ASN memilih ikut ke Kalimatan Timur, pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak ASN. 

    Dia mencatat total 125,249 anak ASN mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) hingga pendidikan tinggi. "Ini juga sangat penting dipikirkan memindahkan orang kalau tidak ada sekolah bagus mereka enggak bisa pindah," tutur dia. 

    Presiden Joko Widodo memilih sebagian kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara menjadi lokasi ibu kota baru. Wilayah ini dianggap minim risiko bencana, seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.

    Selain itu, wilayah ini dinilai strategis karena berada di tengah Indonesia. Kawasan ini juga diapit perkotaan yang sedang berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Sejumlah infrastruktur pendukung pun tersedia di wilayah tersebut.

    Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan masterplan pembangunan ibu kota baru ditargetkan rampung pertengahan semester pertama 2020. Saat ini, pemerintah masih merampungkan pramasterplan.

    Setelah masterplan berjalan, nantinya pemerintah baru menyiapkan plan detail. Penyusunan plan detail diharapkan dapat dilaksanakan pada kuartal kedua 2020. Proses-proses ini dikerjakan dengan pararel. 

    Kendati begitu, Suharso menjelaskan pengerjaan konstruksi ibu kota baru belum dapat dimulai pada akhir 2020. Menurut dia, konstruksi baru bisa dikerjakan setelah plan detail rampung.
     
    "Pokoknya perencanaan itu harus detail, kita bahas dan habis-habisan di situ, supaya tidak menyesal. Apa yang akan terjadi kita respons di situ," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id