DPR Sebut Penetapan Perppu Covid-19 Jadi UU Tak Menyalahi UUD

    K. Yudha Wirakusuma - 16 Oktober 2020 00:37 WIB
    DPR Sebut Penetapan Perppu Covid-19 Jadi UU Tak Menyalahi UUD
    Suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
    Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Menjadi UU. Regulasi itu dinilai tidak menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menganggap pemohon uji materi tidak memiliki legal standing. Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU sudah melalui proses sesuai ketentuan. Hal ini ditekankan saat sidang dengan agenda mendengarkan tanggapan DPR di MK, Kamis, 15 Oktober 2020. 

    “Tidak jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dan keberadaan hubungan sebab akibat (causal verband) antara dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis.

    Di MK ada tujuh gugatan atas UU Nomor 2 Tahun 2020. Terdapat puluhan tokoh yang masuk dalam deretan penggugat, antara lain Amien Rais, Din Syamsuddin, Adhie Massardi, Sri Edi Swasono, Abdullah Hehamahua, Irwan Sumule, Damai Hari Lubis, Munarman, Ismail Yusanto, Jumhur Hidayat, Marwan Batubara, MS Kaban, dan lain-lain.

    Ada pula badan hukum yang ikut menggugat UU itu. Mereka di antaranya Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Catur Bhakti, serta Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan masyarakat Indonesia (YAPPIKA). 

    Misbakhun mengatakan, pandemi covid-19 menjadi pukulan yang sangat berat bagi masyarakat. Pasalnya, pandemi berdampak pada interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. 

    “Dampak dari pandemi covid-19 yaitu faktor produksi tidak jalan sedangkan permintaan (demand) tetap ada. Kedalaman implikasi covid-19 terhadap perekonomian sulit diukur karena puncak pandemi covid-19 belum bisa dipastikan waktunya. Implikasi ekonomi yang ditimbulkan oleh covid-19 terhadap perekonomian sangat dalam sehingga semua skenario perlu disiapkan untuk menghadapi situasi yang paling buruk,” tutur dia.  

    Legislator Partai Golkar itu menambahkan pihak yang paling terdampak pandemi covid-19 ialah pekerja harian atau pekerja lepas (informal). Pasalnya, mereka memenuhi biaya hidup melalui aktivitas sehari-hari. 

    “Jika tidak keluar maka mereka tidak dapat makan,” kata dia.

    Selain itu, pandemi berdampak kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok kelas menengah.  Untuk itu, kata Misbakhun, sudah seharusnya negara hadir pada persoalan rakyatnya.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id