Sektor Jurnalistik Juga Jadi Korban Pasal Karet UU ITE

    Anggi Tondi Martaon - 17 Februari 2021 16:18 WIB
    Sektor Jurnalistik Juga Jadi Korban Pasal Karet UU ITE
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak hanya menyerang perseorangan. Sektor jurnalistik juga menjadi korban ketentuan yang dianggap sebagai pasal karet tersebut.

    Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyebutkan berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, 10 kasus kriminalisasi jurnalis terjadi selama 2020. Mayoritas kriminalisasi menggunakan pasal karet UU ITE. 




    "Sebanyak delapan jurnalis dikriminalisasi dengan ketentuan UU ITE," kata Taufik kepada Medcom.id, Rabu, 17 Februari 2021.

    Baca: Jokowi Ingin Hapus Pasal Karet, DPR Diminta Revisi UU ITE

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) itu menyebutkan lima kasus menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sebanyak tiga kasus lain menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian. 

    Dia menegaskan penggunaan pasal karet untuk memidanakan produk jurnalistik tidak tepat. Hal itu bertentangan dengan batasan dan pengecualian yang diatur Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    "Yaitu hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri," ungkap dia.

    Dia menyebutkan konten jurnalistik dipastikan memenuhi aspek kepentingan umum. Karya jurnalistik tidak dapat dijerat dengan pasal karet ini.

    "Namun, justru digunakan untuk mengkriminalisasi karya jurnalistik," ujar dia.

    Dia mendukung revisi UU ITE. Taufik tidak mau pasal karet tersebut disalahgunakan, terutama terhadap pers. 

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoroti banyaknya pasal karet di UU ITE yang dapat merugikan masyarakat. Dia ingin UU itu direvisi.

    "Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya," kata Jokowi, Selasa, 16 Februari 2021.

    Kepala Negara menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Dia juga memerintahkan Polri lebih selektif menerima kasus terkait UU ITE.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id