"Sesuai maklumat Presiden Joko Widodo Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard yang harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap laut Indonesia," ujar Anggota Komisi III DPR Muhammad Farhan dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Januari 2020.
Pemerintah juga perlu mengetahui kondisi peralatan deteksi milik Bakamla. Dia juga mendorong Bakamla menjalin kerja sama dengan coast guard negara lain untuk membangun teknologi pengawasan maritim. Farhan akan berupaya agar Bakamla menjadi coast guard yang mumpuni.
Baca: KSAL: Negara Pembuat Drone Bawah Laut Tak Tercatat
Selain itu, Farhan meminta pemerintah segera berkomunikasi dengan Tiongkok yang diduga sebagai pemilik kapal bawah air nirawak atau unmanned underwater vehicle (UUV) tersebut. Dia khawatir Tiongkok sempat mengambil data rahasia Indonesia sebelum ditemukan nelayan.
"Bisa jadi (drone) untuk kepentingan militernya dalam mendukung Nine Dashed Line di laut China Selatan," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono memaparkan drone yang ditemukan di perairan Selayar berjenis underwater sea glider yang berfungsi mirip agro float. Drone ini dapat dipakai untuk mengambil beragam data kelautan.
"Fungsinya juga mengumpulkan data altimetri bawah laut, sanitasi, kedalaman, arah arus, dan sebagainya," kata Yudo.
Benda itu mengirimkan data-data kepada satelit ketika muncul di permukaan laut. Pemilik tidak perlu mengangkat kapal nirawak itu ke darat untuk mengambil data. UUV yang ditemukan di Selayar bahkan disebutkan bisa beroperasi hingga dua tahun.
(SUR)