comscore

Prinsip Berutang Soeharto Disebut Terkait Independensi

Anggi Tondi Martaon - 11 Desember 2021 18:01 WIB
Prinsip Berutang Soeharto Disebut Terkait Independensi
Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali/Medcom.id/Anggi
Jakarta: Presiden Kedua Indonesia Soeharto memiliki prinsip berutang ke luar negeri. Soeharto tak mau negara pemberi utang mengganggu independensi Indonesia.

"Zaman Pak Harto pernah terjadi (mengatakan) tidak kepada pemberi utang ketika itu, terkait dengan independensi atau sesuatu yang terkait harkat dan martabat Indonesia," kata pengamat komunikasi politik Effendi Gazali dalam diskusi virtual peluncuran buku Legasi Pak Harto, Sabtu, 11 Desember 2021.
Prinsip tersebut diterapkan Soeharto saat membatalkan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada 1992. Padahal, grup tersebut membantu Indonesia pada sektor pembiayaan negara sejak 1967.

IGGI beranggotakan Australia, Belgia, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Inggris, Amerika, Austria, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Swiss. Kemudian, Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia (ADB), UNDP, serta OECD.

Baca: Jerman Beri Pinjaman Rp3,2 Triliun untuk Program Vaksinasi Covid-19 Indonesia

Dirangkum dari berbagai sumber, pembatalan tersebut disebabkan karena ulah Ketua IGGI JP Pronk. Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda menangguhkan pinjaman ke Indonesia karena tengah menyelidiki tragedi Santa Cruz di Timor Timur pada 1991.

Soeharto berang mendengar keputusan tersebut. Sebab, keputusan IGGI dianggap bermuatan politik dan mencampuri urusan rumah tangga Indonesia yang pada saat itu menghadapi konflik di Timor Timur.

"Pak Harto mengatakan gak, stop pada IGGI. Kemudian dibentuk CGI (Consultative Group of Indonesia)," ungkap dia.

Effendi berharap prinsip Soeharto itu juga diterapkan pemimpin Indonesia sekarang dan mendatang. Hal itu untuk menjaga wibawa Indonesia di mata dunia.

Effendi tak ingin kebutuhan terhadap pinjaman luar negeri mengganggu martabat bangsa. Seperti, pinjaman luar negeri yang mensyaratkan harus dikerjakan warga negaranya.

Menurut dia, pemerintah harus berani menolak pengajuan pemberian utang tersebut. Sebab, dapat mengancam mata pencarian masyarakat Indonesia.

"Kecuali level (pekerja) yang diizinkan undang-undang. Tapi kalau level yang sama, berhenti (tolak). Ini (sikap) yang kita butuhkan," ujar Effendi.

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id