comscore

KSP: Kenaikan PPN Jadi 11% untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi

Indriyani Astuti - 01 April 2022 10:57 WIB
KSP: Kenaikan PPN Jadi 11% untuk Kurangi Ketimpangan Ekonomi
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Pemerintah mulai menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang efektif berlaku 1 April 2022. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan kenaikan PPN ditujukan agar hasil pembayaran pajak termasuk PPN diredistribusikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial.

"Jadi dalam hal ini, peran instrumen pajak untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan," kata Edy di gedung Bina Graha Jakarta, dilansir Media Indonesia, Jumat, 1 April 2022.
Menurutnya, pemerintah bisa saja menaikkan PPN sebesar 5 hingga 15 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, dengan pertimbangan kondisi saat ini, penyesuaian tarif PPN diputuskan hanya 1 persen.

"Meskipun ruang untuk meningkatkan PPN masih terbuka lebar, namun pemerintah memilih untuk mengambil kebijakan yang lebih meringankan," tegasnya.

Baca: Sah! Pemerintah Naikkan Tarif PPN Jadi 11%

Edy menekankan kenaikan PPN dilakukan untuk membangun pondasi pajak dengan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Edy mengeklaim hasil pajak akan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Ia menjelaskan negara-negara di dunia memiliki tarif PPN lebih tinggi jika dibadingkan dengan Indonesia. Edy mencontohkan Turki menerapkan pajak PPn sebesar 18 persen, Argentina 21 persen, serta Arab Saudi dan Uni Eropa masing-masing 15 persen.

"Memang ada beberapa negara yang tarif PPN-nya lebih rendah dari kita, seperti Taiwan 5 persen, dan Kanada 5 persen. Bahkan ada yang tidak mengenakan PPN seperti Kuwait dan Qatar. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing," jelas dia.

Sebelumnya, Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan tarif PPN akan dinaikkan dari yang saat ini sebesar 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Tarif PPN kemudian dinaikkan ke 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

Namun, tidak semua jenis barang atau jasa dipungut PPN.  Barang dan jasa tertentu seperti barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan medis tidak tekena PPN.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id