comscore

MPR Usul Debat Capres Angkat Tema Kebangsaan

Putra Ananda - 02 Juli 2022 15:24 WIB
MPR Usul Debat Capres Angkat Tema Kebangsaan
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
Jakarta: MPR mengusulkan agar debat kandidat calon presisen (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 mengangkat tema besar tentang kebangsaan. Ini dilakukan untuk meredam tensi politik saat pemilu dan menghindari polarisasi.

"Ide yang bagus untuk mengurangi tensi polarisasi politik dan membangun demokrasi yang berkualitas, MPR menjadi rumah kebangsaan," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid di Jakarta, Sabtu, 2 Juli 2022.
Jazilul menjelaskan mekanisme penyelenggaraan debat capres dengan tema kebangsaan perlu dikaji lebih lanjut oleh Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU). Secara teknis, Jazilul menjelaskan MPR segera berkomunikasi dengan KPU untuk merealisasikan rencana tersebut.

"Setahu saya KPU yang memiliki tugas menyelenggarakan debat kandidat capres. Karenanya masih perlu dikaji mekanisme dan aturannya," ujarnya.

Jazilul menerangkan MPR bisa juga melaksanakan debat capres cawapres dengan tema 4 pilar. Debat tersebut bisa dilaksanakan melalui seminar nasioanal.

"Bisa juga melaksanakan debat 4 pilar MPR yang diikuti para kandidat capres, melalu seminar nasional yang dikordinasikan dengan KPU," kata dia.
 

Baca: Bakal Capres Didorong Utamakan Pencapaian Bukan Klaim Dukungan


Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo memiliki pandangan MPR perlu menjaga perannya sebagai salah satu lembaga tertinggi negara. Selain memiliki tugas menjaga stabilitas politik nasional, MPR berperan mengawasi perubahan konstitusi hingga pemberhentian dan pelantikan presiden serta wakil presiden.

"Penguatan kewenangan MPR diperlukan sehingga eksistensi MPR semakin diakui sekaligus bisa mengambil berbagai keputusan strategis untuk bangsa Indonesia," ujar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan penguatan lembaga dan wewenang MPR dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti konsensus nasional yang melibatkan DPR dan DPD. MPR tengah mengkaji Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang diklaim untuk memastikan pembangunan nasional tetap berkelanjutan meski jabatan presiden berganti.

"Dengan cara joint session melalui revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) atau melalui amendemen konstitusi," kata dia.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id