Integritas Ternodai Ketika Tak Ada Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual

    Fachri Audhia Hafiez - 30 Juni 2021 16:43 WIB
    Integritas Ternodai Ketika Tak Ada Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual
    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie). Dok. Istimewa



    Jakarta: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menilai kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Fenomena itu belum memberikan rasa adil bagi masyarakat.

    "Bukan kah ini sesungguhnya malah menodai integritas diri kita sendiri? Kita menyaksikan berbagai macam kekerasan di depan mata kita, tapi tidak mampu memberikan perlindungan terhadap para korban dan menghukum pelaku," ujar Rerie dalam diskusi virtual Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk 'Alarm Krisis Kekerasan pada Perempuan Indonesia', Rabu, 30 Juni 2021.

     



    Menurut Rerie, pertanyaan tersebut harus dijawab dengan gerakan untuk menyelesaikan kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) salah satu jawabannya.

    "Terus memperjuangkan usaha-usaha kita agar RUU PKS dapat segera diselesaikan," ujar Rerie.

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mengatakan UU PKS akan menjawab permasalahan kekerasan seksual yang dialami korban. Sebab, korban kerap mendapat perilaku tidak adil.

    Baca: Rerie: Pengesahan RUU PKS Jawaban Permasalahan Kejahatan Seksual

    Rerie mencontohkan vonis bebas terhadap dua pemerkosa seorang anak perempuan di bawah umur yang terjadi di Aceh pada Maret dan Mei 2021. Kedua pelaku adalah ayah kandung dan paman sang anak.

    Contoh kasus tersebut menimbulkan pertanyaan dimana peran negara. Karena, kata Rerie, negara sejatinya harus hadir untuk melindungi warga negara. Terutama perempuan dan anak yang seringkali menjadi korban.

    "Ketika kita bicara peran negara lebih luas lagi juga mesti melihat bagaimana sebetulnya tata kelola, apakah aturan-aturan yang ada mencukupi dan memang bisa menjawab permasalahan-permasalahan?," ujar Rerie.

    RUU PKS diusulkan sejak 2016. Tarik ulur dan dinamika yang terjadi di parlemen membuat RUU tersebut belum kunjung disahkan.

    RUU PKS merupakan satu dari 33 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Bakal beleid tersebut menjadi produk hukum yang getol diperjuangkan oleh Fraksi NasDem.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id