Pemerintah Diminta Perkuat Penjaga Pantai

    Nur Azizah - 07 Januari 2020 12:17 WIB
    Pemerintah Diminta Perkuat Penjaga Pantai
    Operasi siaga 2020 di Natuna. (Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat).
    Jakarta: Pemerintah diminta perkuat penjaga pantai (coast guard) untuk mencegah kapal Tiongkok berlayar di perairan Natuna. Pasalnya, provokasi Tiongkok pernah dilakukan pada Maret 2016. 

    "Tujuan mereka mencuri ikan. Upaya penangkapan oleh TNI dihalangi kapal Coast Guard China. Modus yang sama dilakukan lagi pada Desember 2019," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo, Selasa, 7 Januari 2020.

    Bamsoet menjelaskan kasus ini memanas ketika Indonesia berencana mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada Juli 2017. Inisiatif Indonesia dikecam Beijing.

    Tiongkok bahkan menolak keputusan pengadilan tentang posisinya di Perairan Natuna. Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 memutuskan klaim Tiongkok tentang sembilan garis putus-putus di perairan Natuna sebagai batas teritorial laut China tidak mempunyai dasar historis.

    "Dengan pendirian China seperti itu, cukup jelas bagi Indonesia untuk bersikap. Dan, untuk mempertahankan kedaulatan RI atas Laut Natuna Utara, tidak diperlukan lagi perundingan atau negosiasi dengan pihak mana saja, termasuk China sekali pun," tegas Bamsoet.

    Politikus Golkar ini menyebut Tiongkok akan melanjutkan petualangannya di Laut Natuna Utara untuk mewujudkan ambisinya. Tiongkok dinilai akan terus memprovokasi Indonesia, khususnya pasukan TNI yang bertugas di perairan itu.

    "Karena itu, penguatan armada penjaga pantai Indonesia di perairan Natuna menjadi sangat relevan," tegas dia.

    Indonesia telah memberikan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok atas insiden di Natuna. Nota protes atas pelanggaran ZEE Indonesia dilayangkan Kementerian Luar Negeri setelah kapal penjaga pantai Tiongkok mengawal nelayan mencuri ikan di perairan Indonesia.

    Kemenlu juga memanggil Duta Besar Tiongkok buat menyampaikan protes keras. Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Geng Shuang, berdalih negaranya tidak melanggar hukum internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

    Mereka menilai Natuna masuk dalam sembilan garis putus yang ditetapkan Tiongkok secara historis. Sembilan garis putus atau nine dash line ialah wilayah historis yang diklaim Tiongkok di Laut China Selatan.
     
    Namun, berdasarkan UNCLOS, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu RI meminta Tiongkok menghormati keputusan UNCLOS 1982 atas hak berdaulat Indonesia di ZEE tersebut.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id