Pembentukan Omnibus Law Tak Perlu Mengubah UU PPPU

    Muhammad Syahrul Ramadhan - 15 Desember 2019 18:22 WIB
    Pembentukan Omnibus Law Tak Perlu Mengubah UU PPPU
    Peneliti KPPOD Naomi Simanjuntak (kiri). Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
    Jakarta: Pemerintah tak perlu mengubah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (UU PPPU) untuk membuat Omnibus Law. Sebab, Omnibus Law merupakan pendekatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bukan produk hukum baru.

    "Omnibus Law idealnya ditempatkan sejajar dengan UU organik lainnya," kata peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Naomi Simanjuntak dalam Diskusi Media 'Refleksi Otonomi 2019 dan Arah Perbaikan ke Depan' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 15 Desember 2019.

    Menurut dia, revisi UU PPPU akan berdampak luas. Misalnya, kedudukan Omnibus Law dengan aturan perundang-undangan di bawahnya.

    "Kami menyarankan adanya Omnibus Law tetap dilaksanakan seperti UU organik lainnya," imbuhnya Naomi.

    Naomi juga menyarankan Omnibus Law memuat jenis izin secara rinci, serta melarang jenis izin lain yang tidak terdapat dalam peraturan tersebut. Omnibus Law juga harus melarang institusi berwenang membuat persyaratan baru dalam pengurusan izin.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id