Pemerintah Diminta Lebih Memperhatikan Perempuan Korban Kekerasan Seksual

    Candra Yuri Nuralam - 14 Mei 2020 05:03 WIB
    Pemerintah Diminta Lebih Memperhatikan Perempuan Korban Kekerasan Seksual
    Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal
    Jakarta: Pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan perempuan korban pelecehan seksual di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

    "Selain itu juga harus memastikan revisi KUHP dan KUHAP mempunyai standar internasional yang mutakhir perihal tindak kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Iskandari dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020.

    Pemerintah juga diminta memperkuat sistem perlindungan, dan dukungan bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Saksi pun harus diberi keamanan agar tidak mendapat ancaman dari pelaku.

    Fasilitas perempuan korban seksual pun diminta diperhatikan oleh pemerintah. Jaminan fasilitas itu harus mengikuti kondisi geografis daerah.

    "Perlindungan saksi dan korban LPSK harus menyebrang pulang dan lainnya, itu tingkat resikonya berjalan tinggi dengan zaman, apalagi kalau pelakunya adalah dari daerah lokal, harus ditungguin sama mereka ini lah," ujar Livia.

    Baca: NasDem Ingin Melindungi Perempuan Lewat RUU PKS

    Pemberian fasilitas pun harus memperhatikan perempuan penyandang disabilitas. Tak boleh ada diskriminasi pemberian fasilitas dari negara.

    "Kementerian dan lembaga terkait meningkatkan kualitas dan keberlanjutan layanan terpadu bagi perempuan korban," ujar Livia.

    Pemerintah juga diminta menyuntikkan dana yang cukup untuk lembaga pembela kaum perempuan. Anggaran itu harus diterima oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga masyarakat di tingkat nasional maupun daerah.

    LPSK meminta hukuman yang setimpal diberikan kepala pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Negara juga harus bisa menjamin perempuan yang menjadi korban ditemani selama persidangan.

    "Harus ada penguatan koordinasi lintas insitusi," ucap Livia.

    Pemerintah juga diharap menggencarkan edukasi terkait posisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Edukasi yang diberikan pemerintah harus bisa mendoktrin masyarakat untuk bisa memberikan semangat ke korban.

    "Pemerintah harus bisa memperbanyak pendidikan publik agar masyarakat memberikan dukungan pada korban," kata Livia.



    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id