Hoaks UU Cipta Kerja Mengganggu Upaya Pemulihan Ekonomi

    Theofilus Ifan Sucipto - 07 Oktober 2020 18:21 WIB
    Hoaks UU Cipta Kerja Mengganggu Upaya Pemulihan Ekonomi
    Ilustrasi gedung DPR RI. Medcom.id/Anggi Tondi Martaon
    Jakarta: Hoaks klaster ketenagakerjaan dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai mengganggu upaya pemulihan ekonomi. Sejumlah misinformasi kontraproduktif membuat roda perekonomian tak kunjung bergerak.

    “Ini sangat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja untuk memulihkan ekonomi. Setop penyebaran hoaks untuk memprovokasi kalangan buruh,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Said menyayangkan hoaks dan misinformasi klaster ketenagakerjaan hingga media sosial ramai. Dia menduga ada pihak yang memprovokasi buruh.

    UU Ciptaker, kata Said, lahir dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat dan akademisi. Termasuk aspirasi para buruh agar hak-hak pekerja tidak dihilangkan.

    “Saya pastikan UU Cipta Kerja membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu,” ujar dia.
     

    Isu beredar dipastikan tak benar

    Said mengklarifikasi misinformasi UU Ciptaker yang menjadi pergunjingan. Misalnya, status karyawan tetap dihapus dan perusahaan bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) seenaknya.

    Pasal 151 Bab IV UU Ciptaker, kata Said, memandatkan pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja agar tidak terjadi PHK. PHK harus memberitahu pekerja, melakukan perundingan, dan sesuai mekanisme penyelesaian hubungan industrial.

    “Jadi tidak serta merta langsung bisa PHK,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.

    Said juga membantah karyawan alih daya bisa diganti kontrak seumur hidup. Pasal 66 UU Ciptaker menjelaskan hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan buruh didasarkan pada perjanjian kerja. Perjanjian dibuat secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

    “Bahkan perjanjian kerja tersebut harus memberikan perlindungan kesejahteraan pekerja serta kemungkinan perselisihan yang timbul harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan,” tutur Said.

    Baca: Ribuan Buruh di Tangerang Mogok Kerja

    Said juga mengklarifikasi narasi hilangnya hak cuti karyawan. Pasal 79 UU Ciptaker mengatur pengusaha wajib memberikan cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja sudah bekerja selama 12 bulan terus menerus.

    “Saya minta semua elemen menahan diri agar tidak menjadi corong penyebaran hoaks soal UU Ciptaker ini,” ucap Said.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id