Terbang dengan Jet Pribadi, Suharso Monoarfa Tuai Kritikan

    Putra Ananda - 30 Oktober 2020 05:33 WIB
    Terbang dengan Jet Pribadi, Suharso Monoarfa Tuai Kritikan
    Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa (ketiga dari kiri) turun dari Jet Pribadi yang ditumpanginya.
    Jakarta: Perjalanan pelaksana tugas (PLT) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa ke beberapa daerah menggunakan jet pribadi mendapat kritik dari kadernya. Kader PPP yang juga anggota Majelis Pakar PPP, Nizar Dahlan mempertanyakan asal usul dana sewa pesawat yang digunakan Suharso.

    "Ini Ketua umum PPP menyewa Pesawat Ke Medan dan Aceh urusan partai, dari mana uangnya. Harus dijelaskan," ujar Nizar di Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2020.

    Suharso mengunjungi Aceh dan Sumatra Utara untuk keperluan konsolidasi internal terkait persiapan muktamar PPP. Suharso selaku calon ketua umum PPP dinilai kurang bijak bepergian dengan jet pribadi di tengah gejolak ekonomi yang dirasakan masyarakat imbas pandemi covid-19.

    "Untuk menyewa pesawat pribadi tidak murah. Biayanya sangat mahal. Sementara rakyat lagi menjerit dalam kemiskinan dan kelaparan. Plt ketum malah pakai jet pribadi untuk konsolidasi," kritik dia.

    Nizar mempertanyakan sumber dana yang digunakan Suharso untuk menyewa pesawat apakah memakai uang partai, kementerian, atau milik pribadi. Kader dan umat harus mengetahui dengan jelas dana yang dipakai untuk menyewa pesawat tersebut.

    "Sangat tidak simpati dan empati terhadap penderitaan kader PPP dan masyarakat yang sedang kesusahan untuk membiayai kebutuhan hidup," ungkap dia.

    Baca: Majelis A'la PPP Diusulkan Dibubarkan

    Sementara itu, Ketua Organizing Committee Muktamar PPP Amir Uskara tidak tahu asal usul dana yang digunakan Suharso dalam menyewat jet pribadi tersebut. Dia hanya mengurus persiapan muktamar PPP.

    "Kalau saya cuma mempersiapkan dari sisi kepanitiaan. Kalau persoalan calon masing-masing itu saya kira itu di luar domain saya untuk mengomentari," kata Amir.

    Namun, Amir yakin Suharso tidak menggunakan dana partai. Sebab, dana partai dipegang bendahara umum.

    "Tapi yang pasti saya kira kalau dana DPP (PPP) masih dikendalikan oleh bendahara. Jadi kalau dari DPP saya kira tidak mungkin, kalau yang lain-lain saya kira tidak tahu dari mana (duitnya)," kata dia.

    Muktamar PPP akan berlangsung di Makassar pada 19 Desember 2020. Amir berharap muktamar mendatang menghasilkan pimpinan yang dapat mengembalikan kejayaan PPP pada Pemilu 2024.

    "Mudah-mudahan bisa menghasilan Ketum yang bisa mengangkat kembali citra dan martabat PPP untuk kembali jadi pemenang dalam pemilu 2024. Pasti tujuannya kita ke sana," ujar dia.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id