comscore

Partai Garuda Sebut Ancaman Mogok Kerja Buruh Sarat Politisasi

Whisnu Mardiansyah - 15 Mei 2022 21:40 WIB
Partai Garuda Sebut Ancaman Mogok Kerja Buruh Sarat Politisasi
Massa dari Partai Buruh memadati area depan Gedung DPR/MPR RI. Foto: dok. MI
Jakarta: Dalam peringatan Hari Buruh se-Dunia kemarin, sekelompok massa dari organisasi buruh mengancam akan mogok kerja selama tiga hari. Ancaman ini sebagai wujud penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law jika dilanjutkan DPR.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan ancaman ini dinilainya sarat politisasi. Terlebih yang mengutarakan adalah pimpinan organisasi buruh yang sudah menjadi partai politik. 
"Ada sekelompok buruh yang melakukan demonstrasi, mengancam akan demo 3 hari 3 malam dan setop produksi bilamana Pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU P3. Belum lagi ternyata, terselip pesan sponsor dari Partai Buruh, karena tuntutannya sudah diluar dari urusan buruh," ujar Teddy di Jakarta, Minggu, 15 Mei 2022. 

Teddy melanjutkan, ia menghargai aspirasi buruh yang turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi demi menyuarakan kepentingannya. Karena mengungkapkan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. 

Baca: May Day Fiesta, Partai Buruh Serukan 18 Tuntutan

"Saya ingatkan juga kawan-kawan buruh, bahwa demonstrasi itu ada aturannya, ada batas waktunya, sehingga ketika kalian melanggar, tentu ada konsekuensinya. Jangan mudah terpengaruh dengan propaganda, kalian harus mampu menilai dengan benar," ujar Teddy.

Teddy mengingatkan buruh agar tidak mudah dimobilisasi hanya demi kepentingan segelintir elite. Ia khawatir ancaman mogok kerja itu, akan merugikan buruh apabila perusahaan mengambil sikap untuk memberhentikan mereka alias pemutusan hubungan kerja (PHK). 

"Karena ketika kalian melanggar hukum, kalian tidak lagi bekerja, keluarga terlantar, maka tidak akan ada yang akan membantu kalian. Itu pasti," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengancam lima juta buruh akan mogok kerja dan jika itu terlaksana maka akan terjadi kekacauan ekonomi. Apalagi aksi ini direncanakan berlangsung selama 3 hari 3 malam.

Said menjelaskan Omnibus Law sangat merugikan kaum buruh. Sebelum ada omnibus law rata-rata kenaikan upah adalah sebesar 5-7 persen Namun Omnibus Law menghapus aturan ini sehingga kenaikan upah menjadi tidak jelas.

"Waktu untuk mogok nasional 3 hari 3 malam bila sudah ada kepastian tanggal bahwa DPR akan mengesahkan omnibus law," kata Said.

(WHS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id