comscore

Refleksi 2021, Formappi Anggap DPR Dikendalikan Pemerintah

Anggi Tondi Martaon - 28 Desember 2021 16:14 WIB
Refleksi 2021, Formappi Anggap DPR Dikendalikan Pemerintah
Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah
Jakarta: DPR dinilai cepat dalam menjalankan tugas dan fungsinya terhadap aspek legislasi dan anggaran. Namun, hal itu justru dianggap sebagai kekurangan.

Formappi menilai cepatnya proses pembahasan bukan karena sudah melalui pertimbangan. Namun, lebih kepada mengikuti keinginan pemerintah.

 



"Proses yang cepat itu lebih cenderung karena pemerintah mengendalikan DPR," kata peneliti Formappi Lucius Karus dalam Refleksi Akhir 2021 melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Desember 2021.

Formappi menilai hal itu terjadi karena anggota koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menguasai parlemen. Dari sembilan fraksi, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat yang berada di luar lingkaran pemerintah.

"Kendali pemerintah itu dilakukan melalui parpol-parpol koalisi yang selanjutnya menjadi acuan fraksi-fraksi di parlemen," kata dia.

Padahal, keberadaan DPR sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintah. Salah satunya, mengawasi penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Baca: 3 Tahun, Politikus NasDem Jaga Satya Lencana Kebhaktian Sosial

Pengawasan dapat dilakukan melalui laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan akuntansi pelat merah itu selalu menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada lembaga legislatif pusat tersebut.

"Temuan penyimpangan oleh BPK tersebut semestinya mengganggu DPR ketika berhadapan dengan mitra yang diduga melakukan penyimpangan itu," ucap dia.

Lemahnya fungsi pengawasan anggaran itu juga terjadi pada legislasi. DPR cenderung cepat mengesahkan bakal beleid yang dibutuhkan pemerintah.

Padahal, banyak bakal beleid yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Penanggulangan Bencana, dan lainnya.

"Memperlihatkan minimnya hasil kerja DPR tetapi juga membuktikan ketakpedulian DPR pada RUU-RUU yang mendesak untuk publik," ujar dia.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id