Kemensos Berencana Tambah Bansos Covid-19

    Ihfa Firdausya - 30 Juli 2020 16:50 WIB
    Kemensos Berencana Tambah Bansos Covid-19
    Ilustrasi bantuan sembako. ANT/Arif Firmansyah
    Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) sedang memproses rencana penambahan bantuan sosial (bansos) penanggulangan dampak covid-19. Bentuk bansos tambahan ini kemungkinan berupa beras dan uang tunai.

    "Sedang dalam proses penyelesaian DIPA-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras dalam konferensi pers virtual, Kamis, 30 Juli 2020.

    Total anggaran Kemensos akan bertambah menjadi Rp134 triliun. Sebelumnya, anggaran Kemensos pada 2020 ini telah meningkat dari Rp62,8 triliun menjadi Rp124,8 triliun.

    Peningkatan anggaran ini terkait peran Kemensos dalam penanganan dampak covid-19 melalui penyaluran bantuan sosial. "Kemudian ada penambahan terkait dengan perluasan dan penambahan kepesertaan PKH (program keluarga harapan) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), kemudian tambahan untuk alokasi bansos sembako dan bansos tunai, termasuk perpanjangan bansos sampai dengan Desember," jelas dia.

    Hingga hari ini, realisasi anggaran Kemensos mencapai 58,88 persen. Pencapaian tersebut menempatkan Kemensos di peringkat dua dari semua kementerian dan lembaga untuk penyerapan anggaran.

    "Karena tambahannya (anggaran) cukup besar, kita peringkat dua dari semua kementerian/lembaga," ungkap dia.

    Baca: Survei: Bansos Covid-19 Tak Mencukupi Kebutuhan Masyarakat

    Hartono juga melaporkan progres penyaluran bansos sembako yang sudah memasuki tahap ke tujuh. "Gelombang pertama untuk bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai sudah selesai. Bahkan bansos sembako Jabodetabek sudah masuk tahap 7, sudah 23 persen. Dan bansos tunai juga kita sedang proses untuk pencairan," jelas dia.

    Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar menegaskan ada tiga hal yang menjadi fokus Kemensos terkait penyaluran bansos, yakni kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas.

    "Jadi peran kami dari inspektorat jenderal tentunya mengawal terkait dengan kecepatan dan ketepatan. Ini sudah kami lakukan," kata Dadang.

    Dadang mengatakan akuntabilitas juga harus dijaga. Mereka yang menerima bantuan di setiap wilayah harus dilengkapi berita acara serah terima bantuan (BAST).

    "Intinya dari sisi kecepatan, ketepatan, Alhamdulillah sesuai dengan arahan Pak Menteri, termasuk dari sisi akuntabilitas," kata dia.


    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id