Pembahasan RUU Omnibus Law Diharapkan Lebih Cepat dari UU KPK

    Indriyani Astuti - 13 Februari 2020 17:57 WIB
    Pembahasan RUU Omnibus Law Diharapkan Lebih Cepat dari UU KPK
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja lebih cepat dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, keberadaan omnibus law sangat dibutuhkan.

    “Ya kita harapkan bisa lebih cepat karena ini kan sebenarnya untuk kepentingan kemajuan bangsa,” ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

    Menurut Ma'ruf, RUU Cipta Kerja mengakomodir semua kepentingan antara tenaga kerja dan pengusaha dengan membangun iklim investasi yang lebih mudah. Dia juga yakin kehadiran RUU ini dapat membuka lapangan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat.

    “Ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja yang terbuka,” imbuh dia.

    Pembahasan RUU Omnibus Law Diharapkan Lebih Cepat dari UU KPK
    Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Adam Dwi

    Ma'ruf mengatakan pemerintah telah mengirimkan RUU Cipta Kerja ke DPR untuk dibahas bersama dan disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasan, DPR akan melakukan rapat dengar pendapat umum yang prosesnya terbuka bagi publik. 

    DPR dan pemerintah sebelumnya hanya membutuhkan waktu 13 hari menyelesaikan RUU KPK. Aturan tersebut disahkan menjadi menjadi UU pada 17 September 2019.





    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id