Omnibus Law Aturan Adil untuk Pekerja dan Pengusaha

    M Sholahadhin Azhar - 13 Februari 2020 21:44 WIB
    Omnibus Law Aturan Adil untuk Pekerja dan Pengusaha
    Ilustrasi. Medcom.id
    Jakarta: Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna, menyebut Rancangan Undang-Undang Omnibus Law merupakan terobosan penting. Sebab niat pemerintah menciptakan beleid yang berkeadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha. 

    "Omnibus Law ini tidak hanya terkait Pekerja atau Ketenagakerjaan, namun juga terkait penyederhanaan Izin mendirikan usaha. Misalnya saja, salah satu point RUU ini yakni tentang bolehnya mendirikan PT Perseorangan, tidak harus Perseroan," kata I Ktut dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis, 13 Februari 2020.

    Keberpihakan pada pekerja ditunjukkan melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Kesejahteraan pekerja berusaha didongkrak dengan pemenuhan hak-hak mereka.

    Misalnya mengenai mekanisme upah. Bagaimana seorang buruh dibayar sesuai jam kerja. Mereka yang bekerja penuh waktu atau 8 jam kerja sehari, harus diberi upah harian atau bulanan. Sementara yang bekerja paruh waktu diberi upah perjam.

    Omnibus Law Aturan Adil untuk Pekerja dan Pengusaha
    Puluhan Ribu Buruh Tuntut Ikut Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: Dok Istimewa

    Di sisi lain, RUU Omnibus Law juga memperhatikan perusahaan pelanggar hukum. Pemindahan kategorisasi dari hukum pidana ke perdata tak mengurangi tanggung jawab perusahaan. Pelanggaran besar tetap akan diganjar sesuai hukum yang berlaku.

    "Misalnya terkait pelanggaran hak pekerja ataupun kecelakan kerja yang dikarenakan kesalahan perusahaan, tentunya akan tetap ada hukum pidana," tegasnya. 

    Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa Omnibus Law hanya merevisi, bukan mencabut undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, perbaikan undang-undang lebih efisien, karena lebih terarah dan cepat dilaksanakan. 

    Kepala Subdirektorat Standarisasi dan Fasilitas Pengupahan, Kemenakertrans, Amelia Diatri Tuangga Dewi menyatakan bahwa RUU Omnibus Law merupakan kompilasi UU. Berikut dengan penyesuaian hukum di Indonesia dan UU yang berlaku di dunia internasional.

    "Melalui Omnibus Law, mekanisme perubahan hukum dapat lebih cepat dilakukan. Misalnya saja, melalui RUU Cipta Kerja kita dapat memanusiakan manusia. RUU Cipta Kerja ini diperuntukan untuk menghadapi situasi dan kondisi kontemporer yang sudah tidak relevan lagi apabila dihadapkan dengan UU Ketenagakerjaan yang sudah berumur dua dekade," kata Amelia.





    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id