Pendataan WNI Eks ISIS Sesuai Aturan

    M Sholahadhin Azhar - 18 Februari 2020 22:25 WIB
    Pendataan WNI Eks ISIS Sesuai Aturan
    Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
    Jakarta: Pemerintah menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mendata warga asal Indonesia eks ISIS di Suriah. Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menganggap hal itu merupakan langkah tepat.

    "Tindakan BNPT ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 32 ayat 1," ujar Hikmahanto di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

    Dalam aturan itu, pemerintah berhak menetapkan secara administratif warga negaranya yang kehilangan kewarganegaraan. Termasuk menentukan siapa yang tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

    Misalnya anak-anak yang memang menjadi korban karena pergi ke Suriah atas ajakan kedua orang tuanya. Namun hal itu tak bisa diberlakukan untuk WNI yang sengaja menjadi kombatan ISIS.

    "Pasca penerbitan Surat Keputusan Menteri, kalaulah ada WNI yang telah ditegaskan kehilangan kewargangeraan maka mereka tentu bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Hikmahanto.

    Pendataan WNI Eks ISIS Sesuai Aturan
    Menko Polhukam Mahfud MD.  Medcom.id/ Hasan

    Menurut dia, PTUN bisa membatalkan Surat Keputusan Menteri atau mengukuhkannya berdasarkan argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon tersebut.

    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut aturan pencabutan status kewarganegaraan eks ISIS tengah disusun. Aturan diterbitkan setelah pendataan eks ISIS rampung.
     
    "Sedang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)" kata Mahfud di Istana Negara, Selasa, 18 Februari 2020.
     
    Mahfud belum memastikan aturan tertuang dalam bentuk keputusan presiden (keppres) atau cukup keputusan menteri (kepmen). Setelah ditetapkan aturannya, secara otomatis status kewarganegaraan eks ISIS hilang.

    "Pokoknya, bentuknya keputusan pemerintah, keputusan pemerintah bisa bentuknya keppres kalau itu orang permohonannya naturalisasi. Bisa Keputusan Menkumham kalau pencabutan, kan gitu," jelas Mahfud.
     
    Pendataan eks ISIS ditarget selesai sekitar tiga hingga empat bulan. Dari pendataan bisa teridentifikasi jumlah anak-anak yang bisa dipulangkan ke Tanah Air.
     
    "Pasti saatnya diputuskan dong. Sekarang kan masih didata ada benar enggak tuh anak-anak," pungkas dia.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id